Menteri PU Akan Bicara dengan Gubernur DKI Soal Persiapan Lahan Pengendalian Banjir

Menteri PU Dody Hanggodo akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Pemda Bekasi terkait penyiapan lahan untuk pengendalian banjir di Jabodetabek guna mengatasi kendala keterlambatan proyek tanggul dan normalisasi sungai.

Banjir yang baru-baru ini melanda Jakarta dan sekitarnya menyoroti kembali pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian banjir. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Pemerintah Daerah Bekasi. Koordinasi ini difokuskan pada penyiapan lahan untuk proyek-proyek pengendalian banjir yang terhambat.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dody di Jakarta pada Jumat lalu. Ia menjelaskan bahwa tingginya curah hujan dan belum selesainya pembangunan tanggul di sepanjang Kali Bekasi menjadi penyebab utama banjir. Keterlambatan pembangunan ini, menurutnya, terkait erat dengan kendala dalam pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Menteri PU menekankan peran krusial pemerintah daerah dalam kesuksesan pengendalian banjir di Jabodetabek. Penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti tanggul dan normalisasi sungai, menjadi kunci utama. Keberhasilan proyek-proyek ini, menurut Menteri Dody, akan secara signifikan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya.

Menteri Dody Hanggodo menjelaskan bahwa keterlambatan proyek-proyek vital seperti pembangunan tanggul di Kali Bekasi dan normalisasi Sungai Ciliwung, bukan semata-mata masalah teknis. Terdapat kendala administratif, khususnya dalam hal pembebasan lahan. Proyek tanggul Kali Bekasi, misalnya, baru mencapai 13,8 km dari total 33 km yang dibutuhkan, sementara normalisasi Sungai Ciliwung baru mencapai 17 km dari target 33 km.

Ia menambahkan bahwa banyak titik genangan di permukiman terjadi karena air masuk melalui area yang belum terdapat tanggul. Hal ini menunjukkan urgensi percepatan proyek-proyek tersebut. "Biasanya lahan itu disiapkan oleh Pemda setempat. Kemarin-kemarin itu ada kendala penyiapan lahan, sehingga kemudian pekerjaan-pekerjaan ini sedikit tertunda. Harapannya ke depan ini bisa selesai semua," ujar Menteri Dody.

Selain itu, Menteri PU juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah. Ia menegaskan bahwa infrastruktur pengendalian banjir yang memadai akan sia-sia jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Menyikapi kendala yang ada, Menteri Dody telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera berkoordinasi dengan bupati, sekretaris daerah, dan gubernur terkait pembebasan lahan dan pengelolaan sampah. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk turun tangan langsung jika pemerintah daerah tidak bergerak cepat.

Lebih jauh, Menteri PU juga menghubungkan masalah banjir dengan tata ruang perumahan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemda tidak hanya bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, tetapi juga berkewajiban untuk merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah ada agar tetap berfungsi optimal.

"Jadi banjir kemarin lebih karena hujan terlalu tinggi. Dan beberapa tanggul yang sepanjang kali di Bekasi belum kita selesaikan. Jadi itu juga nanti kita perlu berbicara dengan Bupati Bekasi dan Gubernur Provinsi Jakarta, karena beberapa pekerjaan kita, urusan tanggul misalnya itu selalu butuh lahan," jelas Menteri Dody.

Dengan demikian, solusi untuk mengatasi masalah banjir di Jabodetabek membutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus pada penyiapan lahan, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.

Permasalahan banjir ini tidak bisa dilihat secara parsial, tetapi harus dilihat secara holistik dan terintegrasi. Koordinasi yang baik antar lembaga dan komitmen semua pihak sangat penting untuk mewujudkan pengendalian banjir yang efektif dan berkelanjutan.