Menteri UMKM Tekankan Kualitas Penyaluran KUR, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya kualitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meminta lembaga penyalur meningkatkan pendampingan serta digitalisasi.

Jakarta, 25 April 2025 - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, dalam sebuah pernyataan resmi menekankan pentingnya kualitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM. Pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR 2025 dengan 46 lembaga penyalur dan dua lembaga penjamin di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta. Peristiwa ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Maman Abdurrahman menegaskan bahwa fokus utama pemerintah bukan hanya pada kuantitas penyaluran KUR, tetapi juga pada kualitasnya. Hal ini bertujuan agar dana KUR benar-benar dimanfaatkan secara efektif oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat legalitas usaha UMKM, mulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga sertifikasi halal, guna memastikan kesiapan mereka dalam mengakses pembiayaan.

Selain itu, Kementerian UMKM juga akan memfasilitasi perluasan pasar bagi produk UMKM melalui program business matching dan adopsi teknologi digital. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan visibilitas produk UMKM di pasar domestik maupun internasional, serta membuka peluang pasar yang lebih luas di era digital. Dengan demikian, penyaluran KUR diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar dan optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menteri Maman juga menyampaikan pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM penerima KUR. Lembaga penyalur diminta untuk tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada para debitur agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik. "Karena kami sadar sekali pada saat penyaluran KUR ini yang kami dorong salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja sektor produksi dan diharapkan ada multiplier effect secara masif dan optimal terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar nasabah KUR," kata Maman.

Lebih lanjut, beliau mendorong lembaga penyalur untuk menerapkan digitalisasi dan modernisasi dalam sistem perbankan. Langkah ini diharapkan dapat menekan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). "Dari margin atau keuntungan bisa dialokasikan sedikit untuk pendampingan, kami yakin ini bisa menekan NPL. Yang kedua, terapkan digitalisasi atau modernisasi. Jadi diharapkan target pemerintah dan perbankan bisa tercapai," tegas Menteri Maman.

Penerapan digitalisasi juga akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penyaluran KUR, serta mempermudah pemantauan dan evaluasi kinerja program. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa dana KUR tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para pelaku UMKM.

Sebagai informasi tambahan, hingga 21 April 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp76,49 triliun, atau 25,49 persen dari target. Dana tersebut telah disalurkan kepada 1.352.024 debitur, yang mencakup 38,5 persen dari target penerima KUR. Sebagian besar, yaitu Rp45,33 triliun (59,2 persen), dialokasikan untuk sektor produksi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyaluran KUR tahun 2025, Kementerian UMKM sedang menyusun Keputusan Menteri terkait Tim Akselerasi Kualitas Penyaluran KUR. Tim ini akan terdiri dari Deputi Bidang Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Kecil, Deputi Bidang Usaha Menengah, dan Deputi Bidang Kewirausahaan.

Pembagian tugas dalam tim ini cukup spesifik. Deputi Usaha Mikro akan menangani KUR hingga Rp100 juta, Deputi Usaha Kecil menangani KUR hingga Rp500 juta, dan Deputi Usaha Menengah akan menangani KUR klaster di atas Rp500 juta. Dengan adanya tim ini, diharapkan strategi pembinaan dan peningkatan penyaluran KUR dapat dirumuskan secara lebih terarah dan efektif.

Tujuan utama pembentukan tim ini adalah untuk memastikan penyaluran KUR yang berkualitas, tepat sasaran, dan mendorong optimalisasi pemanfaatan KUR kecil dan KUR klaster. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan berbagai strategi dan inisiatif yang telah dan akan dijalankan, pemerintah optimistis program KUR dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas penyaluran KUR menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.