LIVE

Muhammadiyah Tekankan Kompetensi Pengelola Tambang dalam Revisi UU Minerba

PP Muhammadiyah meminta DPR RI untuk memprioritaskan kemampuan pengelola dalam revisi UU Minerba, agar pengelolaan tambang profesional dan mencegah penyalahgunaan.

uu minerba
PP Muhammadiyah meminta DPR RI untuk memprioritaskan kemampuan pengelola dalam revisi UU Minerba, agar pengelolaan tambang profesional dan mencegah penyalahgunaan. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 22 Januari 2024 - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI agar mempertimbangkan kemampuan calon pengelola sebagai prioritas utama sebelum menerbitkan izin usaha pertambangan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait revisi UU Minerba. Investasi tambang yang besar mengharuskan pengelolaan yang profesional dan terampil.

Syahrial Suandi dari PP Muhammadiyah menekankan perlunya evaluasi kemampuan dalam pengelolaan tambang. Menurutnya, 'Dunia tambang itu investasinya cukup besar, tentu kemampuan pengelolaan tambang itu menjadi prioritas yang perlu diperhatikan'. Ia berharap Baleg DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba secara detail dan cermat, mengakomodasi masukan dari berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan.

Sebelumnya, Baleg DPR RI mempertimbangkan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi, UKM, dan ormas keagamaan. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, dalam rapat pleno Senin (20/1) menjelaskan rencana tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Pemberian WIUPK diharapkan mampu mengurangi dampak negatif pertambangan seperti polusi udara akibat debu batu bara.

Namun, PP Muhammadiyah mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek kemampuan pengelola. Meskipun tujuan pemberian WIUPK mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aspek kemampuan dan profesionalisme pengelola harus menjadi prioritas utama. Hal ini untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan keberlanjutan usaha pertambangan.

RUU Minerba saat ini tengah dalam proses revisi. Proses revisi ini diharapkan menghasilkan aturan yang lebih baik dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan kemampuan pengelola, diharapkan potensi konflik dan masalah pengelolaan tambang dapat diminimalisir.

Perdebatan mengenai revisi UU Minerba ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara tujuan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta aspek sosial. Oleh karena itu, pertimbangan kemampuan pengelola tambang menjadi kunci keberhasilan revisi UU Minerba.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin dan pengawasan perlu ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tambang juga sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan pemerataan manfaat.

Kesimpulannya, revisi UU Minerba harus memperhatikan aspek kemampuan pengelola tambang untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat dari pengelolaan sumber daya alam dapat dinikmati secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Endang Sukarelawati
E
Reporter Endang Sukarelawati
Muhammadiyah Desak Kejelasan Aturan Kampus Kelola Tambang

PP Muhammadiyah mendorong DPR untuk memperjelas aturan terkait pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, khususnya soal syarat dan kemampuan kampus.

UU Minerba
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

konten ai
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

konten ai
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

konten ai
PBNU Dukung Revisi UU Minerba: Sahkan Segera!

PBNU secara penuh mendukung revisi UU Minerba agar segera disahkan, demi payung hukum pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

UUMinerba
ITS Sambut Baik Usulan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi

ITS menyambut positif usulan pemberian izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi dalam RUU Minerba, mengharapkannya dapat meningkatkan pendanaan riset dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, meski mengakui adanya tantangan kompleksitas reg

Sumber Antara
Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

konten ai
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
Kemenkumham Siap Dukung Revisi UU Minerba: Fokus Harmonisasi Hukum

Kemenkumham menyatakan kesiapannya membantu penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU Minerba yang diinisiasi DPR, dengan fokus pada harmonisasi hukum dan memastikan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

UU Minerba
Kemdikbudristek Hormati Putusan Hukum: Kampus Tak Kelola Tambang Langsung

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menghormati keputusan revisi UU Minerba yang melarang perguruan tinggi mengelola tambang langsung, alih-alih kampus akan menerima manfaat berupa dana riset dan beasiswa dari pihak

#planetantara
Lahan Tambang Tumpang Tindih Dikembalikan Negara: UU Minerba Baru Berlaku

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, umumkan pencabutan IUP tumpang tindih dan pengembalian lahan tambang ke negara, sesuai UU Minerba revisi yang telah disahkan DPR.

#planetantara
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM