Musim Kemarau 2025: BMKG Imbau Kewaspadaan, Antisipasi Dampak di Berbagai Sektor

BMKG memprediksi musim kemarau akan dimulai pada Mei 2025 dan mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah antisipasi guna mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini terkait musim kemarau 2025 yang diperkirakan dimulai pada Mei mendatang. Peringatan ini disampaikan melalui konferensi pers daring pada Kamis, 13 Maret 2025, di Jakarta. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menekankan pentingnya kesiapsiagaan berbagai sektor menghadapi potensi dampak kemarau yang puncaknya diperkirakan terjadi pada Juni, Juli, dan Agustus 2025.

Peringatan dini ini bertujuan agar masyarakat dan berbagai sektor dapat melakukan langkah-langkah antisipatif. Hal ini penting mengingat potensi penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Dwikorita Karnawati menjelaskan, "Mulai Mei sudah harus diwaspadai, sehingga sejak Maret ini diharapkan berbagai sektor menyesuaikan, seperti pertanian yang dapat mengatur jadwal tanam agar produktivitas tidak terganggu. Selain itu, sektor kebencanaan bisa mempersiapkan langkah mitigasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama saat puncak kemarau pada Juni hingga Agustus."

BMKG juga menekankan pentingnya menjaga sumber daya air mengingat potensi kekeringan. Langkah-langkah persiapan untuk menghadapi musim kemarau perlu dilakukan sejak dini, memanfaatkan sisa musim hujan yang masih ada untuk meminimalisir dampak negatif yang lebih besar. Antisipasi dini ini krusial untuk melindungi masyarakat dan perekonomian nasional dari dampak buruk kemarau.

BMKG memprediksi variasi curah hujan di berbagai wilayah Indonesia selama musim kemarau 2025. Pada April, beberapa wilayah diprediksi mengalami curah hujan sangat tinggi, di atas 500 mm/bulan. Wilayah-wilayah tersebut meliputi sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Kondisi ini berbeda dengan Mei, di mana curah hujan umumnya berada pada kategori rendah-menengah, meskipun beberapa wilayah masih berpotensi mengalami curah hujan tinggi.

Memasuki Juni dan Juli, sebagian besar zona musim di Indonesia diprediksi mengalami curah hujan rendah-menengah. Namun, potensi curah hujan tinggi masih ada di beberapa wilayah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah bagian timur, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. BMKG memprediksi Juli akan memasuki musim kemarau monsunal di beberapa wilayah, dengan peningkatan intensitas dan perluasan wilayah terdampak.

Peningkatan potensi karhutla (kebakaran hutan dan lahan) juga diprediksi terjadi pada periode Juli-Agustus, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan bagian selatan. Sumatera Selatan diprediksi memiliki wilayah dengan kelas risiko paling luas, sementara Riau masih berisiko tinggi. Wilayah Nusa Tenggara, sebagian kecil Jawa, dan Papua bagian selatan juga diproyeksikan rawan karhutla pada Agustus.

Menghadapi prediksi musim kemarau ini, BMKG menyarankan beberapa langkah antisipasi. Sektor pertanian perlu mengatur jadwal tanam untuk meminimalisir dampak kekeringan terhadap produktivitas. Sektor kebencanaan harus mempersiapkan langkah mitigasi untuk mencegah karhutla. Selain itu, masyarakat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama menjaga sumber daya air dan melakukan langkah-langkah konservasi air.

Informasi yang diberikan BMKG diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah antisipatif. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak musim kemarau terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keseluruhan langkah antisipasi ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif musim kemarau dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan adanya peringatan dini dari BMKG ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi musim kemarau 2025. Kesadaran dan kesiapan bersama sangat penting untuk mengurangi risiko bencana dan kerugian ekonomi yang mungkin terjadi.