Norwegia Yakin Denmark Mampu Tangkal Upaya AS Caplok Greenland

Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia percaya Denmark mampu menangani upaya Amerika Serikat untuk mencaplok Greenland, menegaskan kedaulatan Denmark atas wilayah tersebut.

Jakarta, 6 Mei 2024 - Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Norwegia, Andreas Motzfeldt Kravik. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Denmark mampu mengatasi upaya Amerika Serikat untuk mencaplok Greenland. Pernyataan ini disampaikan usai beliau menghadiri Simposium ASEAN-IPR di Jakarta. Ketegangan geopolitik terkait Greenland kembali mencuat ke permukaan, menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump yang beberapa kali menyatakan minatnya untuk mengakuisisi wilayah tersebut.

Dalam wawancara dengan media, Kravik menegaskan, "Kami yakin bahwa ini adalah isu yang bisa diselesaikan antara Denmark dan Amerika Serikat, dan bahwa Greenland adalah bagian dari Denmark, dan itu sudah cukup." Pernyataan ini menekankan posisi Norwegia yang mendukung kedaulatan Denmark atas Greenland. Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan atas ambisi Amerika Serikat yang dinilai mengancam integritas wilayah dan hukum internasional.

Pernyataan Wamenlu Norwegia ini memberikan angin segar bagi Denmark yang tengah menghadapi tekanan dari Amerika Serikat. Sikap tegas Norwegia menunjukkan dukungan internasional terhadap kedaulatan Denmark atas Greenland, sekaligus menjadi penegasan pentingnya menghormati hukum internasional dan integritas wilayah suatu negara.

Greenland, wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, telah menjadi bagian dari kerajaan tersebut sejak abad ke-18. Meskipun memiliki pemerintahan sendiri sejak 1979, Greenland tetap berada di bawah kedaulatan Denmark. Posisi strategis Greenland di antara Samudra Arktik dan Atlantik, serta kekayaan sumber daya mineralnya, menjadi daya tarik bagi negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat.

Baik pemerintah Denmark maupun otoritas Greenland secara tegas menolak segala bentuk tawaran untuk menjual wilayah tersebut. Sebuah survei yang dilakukan pada Januari menunjukkan bahwa 85 persen penduduk Greenland menolak bergabung dengan Amerika Serikat. Penolakan ini menunjukkan tekad kuat rakyat Greenland untuk mempertahankan kedaulatan dan identitasnya.

Sikap tegas Denmark dan Greenland ini mendapat dukungan luas dari komunitas internasional. Banyak negara yang menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara dan integritas wilayah dalam hubungan internasional. Dukungan ini menjadi benteng pertahanan bagi Denmark dalam menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.

Presiden Trump sebelumnya bahkan melontarkan ancaman untuk menggunakan kekuatan militer demi mencaplok Greenland. Dalam wawancara dengan NBC pada awal Mei, Trump menyatakan, "Saya tidak menutup kemungkinan itu. Saya tidak bilang akan melakukannya, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan apa pun. Kami sangat membutuhkan Greenland." Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi eskalasi konflik dan pelanggaran hukum internasional.

Ancaman penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Komunitas internasional mengecam tindakan tersebut dan menekankan pentingnya penyelesaian damai atas sengketa tersebut. Dukungan internasional terhadap Denmark dan Greenland semakin menguat, menunjukkan penolakan terhadap upaya sepihak yang mengancam kedaulatan negara.

Pernyataan Wamenlu Norwegia menjadi salah satu contoh dukungan internasional tersebut. Norwegia, sebagai negara tetangga yang memahami dinamika politik di kawasan Arktik, memberikan dukungan kuat bagi Denmark dalam menghadapi tekanan dari Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya AS untuk mencaplok Greenland mendapat tantangan besar dari komunitas internasional.

Ke depan, situasi ini akan terus menjadi sorotan dunia. Bagaimana Denmark dan Greenland akan menghadapi tekanan AS, serta bagaimana respons komunitas internasional terhadap upaya pencaplokan tersebut, akan menjadi penentu masa depan Greenland.

Dukungan internasional yang kuat untuk Denmark dan Greenland diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan sepihak yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas regional.