OJK Dorong Digitalisasi BPR/BPRS untuk Efisiensi dan Inklusi Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong digitalisasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing industri.
OJK Tekankan Pentingnya Digitalisasi BPR/BPRS
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya digitalisasi bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, aksesibilitas layanan, dan inklusi keuangan di Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS (RP2B) 2024-2027.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa digitalisasi memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan kapanpun dan dimanapun. Hal ini menjadi krusial mengingat perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah perilaku dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan.
Strategi Digitalisasi BPR/BPRS dalam RP2B 2024-2027
RP2B 2024-2027 mencantumkan pilar akselerasi digitalisasi BPR/BPRS. Dua subpilar utama meliputi optimalisasi teknologi informasi (TI) untuk operasional yang efisien dan berintegritas, serta mendorong pemanfaatan TI secara optimal, baik mandiri maupun melalui sinergi dan kolaborasi antar lembaga.
Langkah Penguatan BPR/BPRS Selain Digitalisasi
Penguatan BPR/BPRS tidak hanya berfokus pada digitalisasi. OJK juga membuka peluang perluasan akses permodalan melalui penawaran umum efek di pasar modal. Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 mengatur syarat BPR/BPRS yang dapat memanfaatkan jalur ini.
Konsolidasi juga menjadi strategi penting. OJK mendorong BPR/BPRS dengan pemegang saham pengendali (PSP) yang sama untuk melakukan penggabungan atau peleburan. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur, ketahanan, dan daya saing industri secara keseluruhan.
Kinerja Positif BPR/BPRS
Kinerja industri BPR/BPRS hingga November 2024 tercatat positif. Pertumbuhan terlihat pada aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK). Fungsi intermediasi dan likuiditas juga terjaga dengan baik, dan rasio permodalan masih di atas batas minimum yang diatur.
Kesimpulan
Digitalisasi menjadi kunci bagi BPR/BPRS untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dukungan OJK melalui RP2B 2024-2027, termasuk fasilitas akses permodalan dan dorongan konsolidasi, menunjukkan komitmen untuk memperkuat industri BPR/BPRS di Indonesia.