Ombudsman Sumsel Usut Kendala Gaji ke-13 dan THR 663 Guru PAI

Ombudsman Sumsel menyelidiki kendala pembayaran gaji ke-13 dan THR bagi 663 guru PAI ASN Pemprov Sumsel tahun 2023 dan 2024, karena dikotomi kewenangan antara Pemprov dan Kemenag terkait anggaran.

Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tengah menangani permasalahan terhambatnya pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 663 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sumsel. Para guru ini berstatus Pegawai Negeri Sipil (ASN) Pemerintah Provinsi Sumsel yang diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel. Kasus ini terungkap setelah Ombudsman menerima laporan dari masyarakat terkait tambahan penghasilan (tamsil) yang belum diterima para guru tersebut untuk tahun 2023 dan 2024.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, Adrian Agustiansyah, menjelaskan bahwa gaji pokok para guru PAI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2010 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan profesi guru pendidikan agama bersumber dari anggaran Kementerian Agama (Kemenag).

Dari total 1.546 guru PAI di Sumsel, sekitar 663 guru telah melaporkan kendala ini kepada Kanwil Kemenag Sumsel dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Mereka tidak menerima tamsil untuk THR dan gaji ke-13 karena adanya dikotomi kewenangan. Gaji pokok dibayarkan Pemprov Sumsel, sementara Tunjangan Profesi Guru (TPG) dibayarkan Kemenag.

Kemenag Sumsel menyatakan kesiapan untuk membayar tambahan gaji 13 dan THR, namun terkendala regulasi. Belum ada aturan yang memerintahkan Kemenag untuk melakukan pembayaran tersebut. Sementara itu, Pemprov Sumsel melalui Dinas Pendidikan juga menerima surat dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa pembayaran tambahan penghasilan tidak berlaku untuk guru yang menerima TPG dari Kemenag.

Situasi ini menciptakan kebuntuan. Ombudsman Sumsel melihat permasalahan ini berakar pada level pusat. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari daerah untuk mengusulkan penyelesaian masalah ini. Hal ini meliputi komitmen Kanwil Kemenag untuk berkoordinasi dengan Kemenag RI dan Kementerian Keuangan.

Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan akan berkoordinasi dengan Ombudsman RI agar permasalahan ini dapat ditindaklanjuti di tingkat kementerian terkait. Diharapkan adanya koordinasi yang lebih baik antara Kemenag, Kementerian Keuangan, dan Pemprov Sumsel untuk mencari solusi yang adil dan memastikan hak-hak guru PAI terpenuhi. Langkah konkrit yang diharapkan adalah revisi regulasi atau kebijakan yang mengakomodasi pembayaran tambahan penghasilan bagi guru PAI yang berstatus ASN Pemprov Sumsel.

Permasalahan ini menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antar instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan kesejahteraan ASN. Solusi yang cepat dan tepat diharapkan dapat segera terwujud untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para guru PAI yang telah bekerja keras mengabdi kepada negara.