LIVE

Optimisme DPR: Ormas dan Universitas Bisa Kelola Tambang

Ketua Baleg DPR optimis ormas keagamaan dan universitas mampu mengelola usaha tambang, didorong potensi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, serta revisi UU Minerba.

uu minerba
Ketua Baleg DPR optimis ormas keagamaan dan universitas mampu mengelola usaha tambang, didorong potensi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, serta revisi UU Minerba. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 22 Januari 2024 - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyatakan optimismenya terhadap kemampuan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam mengelola lahan dan usaha tambang, meskipun terdapat risiko yang signifikan. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR terkait revisi UU Minerba di Jakarta.

Bob Hasan menekankan pentingnya melihat peluang ini untuk kemaslahatan masyarakat. Ia mencontohkan keberhasilan Muhammadiyah dalam mengelola berbagai bisnis, rumah sakit, dan pendidikan, termasuk izin pengelolaan lahan tambang bekas PKP2B milik PT Adaro Energy. Keberhasilan tersebut, menurutnya, menunjukkan kapabilitas ormas keagamaan di sektor bisnis.

Lebih lanjut, Bob Hasan mempertanyakan keraguan terhadap kemampuan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang telah memiliki portofolio bisnis yang luas. Ia yakin kedua ormas ini mampu menjalankan pengelolaan tambang dengan baik dan profesional.

Sementara itu, untuk perguruan tinggi, khususnya fakultas teknologi dan geologi, kesempatan mengelola lahan tambang memberikan peluang implementasi keilmuan yang nyata. Potensi penemuan mineral baru juga menjadi daya tarik tersendiri.

Pemberian kewenangan ini, menurut Bob Hasan, selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Ia menegaskan bahwa tujuan utama adalah memastikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia.

Revisi UU Minerba sendiri didorong oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat. Selain memenuhi putusan MK, DPR juga menambahkan beberapa substansi baru, salah satunya adalah penambahan frasa “atau dengan cara pemberian prioritas” pada Pasal 51, yang memberikan prioritas kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang.

DPR juga menambahkan Pasal 51A yang secara khusus mengatur peluang perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dan meningkatkan kontribusi sektor pendidikan dan keagamaan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, revisi UU Minerba ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Adi Lazuardi
A
Reporter Adi Lazuardi
UU Minerba Baru: Momentum Penting Koperasi dalam Perekonomian Indonesia

Revisi UU Minerba membuka peluang besar bagi koperasi untuk berperan dalam pengelolaan tambang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

#planetantara
UU Minerba: Dorongan untuk UKM Kuasai Sektor Pertambangan

Menteri UMKM dan ESDM jelaskan UU Minerba membuka peluang bagi UKM untuk mengelola tambang, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, dengan syarat dan fokus pada UKM daerah.

#planetantara
Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

konten ai
Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

konten ai
UU Minerba: Momentum UMKM Topang Ekonomi Indonesia, Kata Menteri Maman

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, melihat UU Minerba sebagai peluang besar bagi UMKM untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia melalui pengelolaan pertambangan dan kemitraan bisnis.

#planetantara
UU Minerba: Angin Segar bagi UMKM Indonesia?

UU Minerba dinilai sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, memberikan peluang bagi mereka untuk turut serta dalam sektor pertambangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

#planetantara
RUU Minerba: Tambang untuk Perguruan Tinggi, Niat Baik atau Tantangan Baru?

Menteri ESDM memberikan respons positif terhadap RUU Minerba yang membuka peluang pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi dan UMKM, meskipun perlu kajian lebih lanjut.

konten ai
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
Unpad Tetap Hati-Hati Soal Izin Pengelolaan Tambang dalam RUU Minerba

Universitas Padjadjaran (Unpad) menyatakan belum mengambil sikap tegas terkait izin pengelolaan tambang dalam RUU Minerba, menunggu kajian mendalam soal hukum, lingkungan, dan ekonomi.

konten ai
Ormas Agama & UKM Kini Bisa Kelola Tambang Batu Bara di Luar Eks-PKP2B

UU Minerba yang baru memungkinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil menengah (UKM) mengelola lahan tambang batu bara di luar wilayah eks-Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B), memberikan akses lebih luas pad

#planetantara
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

konten ai