LIVE

Pagar Laut Tangerang: MPR RI Akan Kajian Kasus Berdasar UUD 1945

Anggota Badan Pengkajian MPR RI mendesak kajian menyeluruh kasus pagar laut di Tangerang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, terkait penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

pagarlaut
Anggota Badan Pengkajian MPR RI mendesak kajian menyeluruh kasus pagar laut di Tangerang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, terkait penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. (©© 2025 Antaranews)

Kasus kontroversial pagar laut di Tangerang, Banten, menarik perhatian Badan Pengkajian MPR RI. Al Muzzammil Yusuf, anggota Badan Pengkajian MPR RI, menyatakan perlunya kajian mendalam terkait kasus ini, berpedoman pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pernyataan ini disampaikan Minggu, 26 Januari, di Jakarta.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Yusuf menekankan pentingnya kajian ini untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia sesuai amanat konstitusi.

Kajian ini akan melibatkan perwakilan delapan fraksi di MPR dan anggota DPD RI. Langkah ini menegaskan komitmen MPR dalam mengawal UUD 1945 dan menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk upaya memonopoli kekayaan alam untuk kepentingan tertentu, bahkan asing.

Langkah Badan Pengkajian MPR sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) untuk mencabut surat yang menyatakan keabsahan pagar laut tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

Apresiasi juga diberikan kepada Komisi IV DPR RI yang telah meninjau langsung lokasi dan nelayan Tangerang yang aktif menyuarakan keresahan mereka. Partisipasi aktif masyarakat sipil ini penting dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam.

Dengan keterlibatan Badan Pengkajian MPR, diharapkan tercipta kekompakan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kekayaan alam. Lembaga ini dinilai paling berwenang mengawal amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Badan Pengkajian MPR direncanakan akan melakukan pendalaman kajian aspek konstitusi dengan mengundang para pakar. Harapannya, kasus pagar laut ini menjadi momentum untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan atau pihak asing.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Chandra Hamdani Noor
C
Reporter Chandra Hamdani Noor
Penggeledahan Kantor dan Rumah Kades Kohod Terkait Kasus Pagar Laut

Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kades Kohod, Tangerang, terkait kasus dugaan penyelewengan terkait lahan pagar laut, mengamankan sejumlah dokumen penting.

Sumber Antara
Investigasi Kasus Pagar Laut di Perairan Tangerang Diusut Tuntas

Menko AHY memastikan Kementerian ATR/BPN akan menginvestigasi tuntas kasus pembangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, untuk menegakkan kedaulatan maritim Indonesia.

konten ai
DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah

Anggota Komisi III DPR meminta pengusutan tuntas kasus pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang, merugikan nelayan dan lingkungan hingga Rp116,91 miliar per tahun.

pagarlaut
DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah

Anggota Komisi III DPR meminta pengusutan tuntas kasus pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang, merugikan nelayan dan lingkungan hingga Rp116,91 miliar per tahun.

pagarlaut
DPR Serahkan Penyelidikan Pagar Laut Tangerang ke KKP

DPR menyerahkan penyelidikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang kepada KKP, Komisi IV DPR akan menggali informasi lebih lanjut, dan Menteri ATR/BPN telah menyatakan sertifikat terkait cacat dan batal demi hukum.

DPR
DPR Awasi Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang

Komisi IV DPR RI berkomitmen mengawasi penyelesaian kasus pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten, dan akan memanggil kementerian terkait untuk evaluasi.

DPR
Pembongkaran Pagar Laut Tangerang Capai 18,7 Km

Tim gabungan TNI AL, Polri, KKP, dan nelayan telah membongkar 18,7 km dari 30,16 km pagar laut di perairan utara Kabupaten Tangerang, kendala cuaca dan keramba besar jadi tantangan.

pagarlaut
Pagar Laut Tangerang Dibongkar Rabu: Sinergi KKP dan TNI Bantu Nelayan

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memastikan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten sepanjang 30,16 kilometer akan dilakukan pada Rabu (22/1) bersama TNI AL, setelah sebelumnya dilakukan koordinasi dan evaluasi.

TNI
Pengamat Minta Penegakan Hukum Kasus Pagar Laut Berbasis Fakta, Bukan Asumsi

Pengamat hukum Pieter Zulkifli meminta penegakan hukum kasus pagar laut di Tangerang berdasarkan fakta dan data, bukan asumsi atau tekanan politik, serta mengingatkan pentingnya regulasi yang jelas terkait legalitas sertifikat tanah di wilayah perairan.

Sumber Antara
Kades Kohod Mangkir Panggilan Polisi Terkait Kasus Pagar Laut

Kepala Desa Kohod, Arsin, tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, meskipun penyidikan kasus tersebut telah dimulai.

Sumber Antara
KKP Periksa 41 Saksi Kasus Pagar Laut Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa 41 saksi, termasuk nelayan dan pejabat, terkait kasus pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, dan proses penyelidikan masih berlanjut.

Sumber Antara
Pagar Laut Ilegal Tangerang Dibongkar: DPR Kawal Prosesnya

DPR RI, bersama TNI AL dan KKP, membongkar pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang; proses pengawasan dan penegakan hukum terus dilakukan.

pagarlaut
Warga Tangerang Gugat Pemerintah Terkait Kasus Pagar Laut: Sidang Dimulai Maret 2025

Aliansi Masyarakat Anti Kedzoliman (Amak) gugat Presiden, Bupati Tangerang, hingga PT Agung Sedayu Grup terkait kelalaian pemerintah melindungi warga dari praktik curang jual beli tanah di wilayah pagar laut.

#planetantara