Pakar Ekonomi UIN Riau: Boikot Produk Tanpa Seleksi Berisiko Rugikan Ekonomi Nasional

Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Suska Riau serta dosen Manajemen UIN Suska Riau mengingatkan masyarakat agar selektif dalam melakukan boikot produk, karena dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia jika dilakukan tanpa analisis yang tepat.

Apa yang terjadi jika boikot produk dilakukan secara besar-besaran tanpa pertimbangan matang? Siapa yang akan dirugikan? Di mana dampaknya akan terasa? Kapan dampak negatifnya akan muncul? Mengapa selektivitas penting dalam gerakan boikot? Bagaimana cara menghindari dampak buruk boikot yang tidak terkontrol?

Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Mahyarni, dan Dosen Program Studi Manajemen UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ade Ria Nirmala, baru-baru ini mengingatkan masyarakat akan potensi dampak negatif dari gerakan boikot produk yang tidak selektif. Pernyataan ini muncul menyusul maraknya ajakan memboikot produk yang diduga berafiliasi dengan Israel. Dampaknya, menurut para ahli, dapat merugikan perekonomian Indonesia secara luas.

Mahyarni menjelaskan bahwa meskipun dalam jangka pendek gerakan boikot mungkin tidak menimbulkan masalah signifikan, namun jika berlangsung lama, dampaknya bisa sangat merugikan. Risiko PHK massal di perusahaan yang diboikot dan penutupan usaha menjadi ancaman nyata yang dapat meningkatkan angka pengangguran dan melemahkan perekonomian nasional. "Kalau banyak perusahaan yang tutup, itu kan akan berdampak pada perekonomian kita. Begitu juga jika banyak masyarakat yang terkena PHK, pengangguran di Indonesia kan semakin banyak," tegas Mahyarni.

Mahyarni menekankan pentingnya selektivitas dalam mengikuti ajakan boikot. Gerakan boikot yang tidak didasari informasi yang akurat dan komprehensif justru dapat merugikan masyarakat luas. Ia menyoroti potensi hilangnya lapangan kerja dan dampak negatif terhadap perekonomian nasional sebagai konsekuensi dari boikot yang tidak terkendali. Ancaman ini perlu diwaspadai, karena dapat memperburuk kondisi ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, Mahyarni menyarankan agar akademisi meningkatkan literasi mahasiswa terkait isu boikot. Hal ini penting untuk membantu mahasiswa menyaring informasi yang beredar di media sosial dan menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau bertujuan mendiskreditkan pihak tertentu. Pentingnya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis menjadi kunci dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti ini.

Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan meminimalisir kesalahpahaman publik terkait isu boikot. Kerjasama dengan komunitas dan lembaga muslim juga diperlukan untuk memastikan informasi yang disebarluaskan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan penafsiran yang salah di kalangan masyarakat.

Senada dengan Mahyarni, Ade Ria Nirmala juga mengingatkan masyarakat untuk memverifikasi informasi sebelum ikut serta dalam gerakan boikot. Ia menyayangkan sikap "fear of missing out" (FOMO) yang mendorong sebagian orang untuk ikut-ikutan memboikot tanpa memahami konteks sebenarnya. "Kalau misalnya produk itu sebenarnya bukan produk yang harusnya untuk diboikot, ya jangan ikut-ikutan. Jadi, jangan FOMO... Tapi kita enggak tahu sebenarnya seperti apa," ungkap Ade.

Ade memberikan contoh, jika sebuah produk mayoritas dikelola di dalam negeri, mempekerjakan warga Indonesia, termasuk muslim, dan bahkan memberikan sumbangan untuk Palestina, maka memboikot produk tersebut justru tidak tepat. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis yang komprehensif sebelum mengambil tindakan memboikot suatu produk. Jangan sampai niat baik justru berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Kesimpulannya, gerakan boikot perlu dilakukan secara selektif dan didasari informasi yang valid. Baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan gerakan boikot tidak merugikan perekonomian nasional dan justru berdampak positif bagi tujuan yang ingin dicapai.