Palestina Desak PBB Tetapkan Gaza sebagai Zona Kelaparan: Krisis Kemanusiaan Mengancam Jutaan Jiwa

Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan lebih dari 90 persen penduduk Gaza mengalami kekurangan pangan akut dan mendesak PBB menetapkan Gaza sebagai zona kelaparan.

Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza semakin kritis. Lebih dari 90 persen penduduknya menderita kekurangan pangan akut, sementara akses terhadap air bersih juga sangat terbatas. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Barash, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi ini dan menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menetapkan Jalur Gaza sebagai zona kelaparan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya angka korban jiwa dan luka-luka akibat konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Lebih dari 2.300 orang tewas dan lebih dari 6.000 lainnya cedera sejak 18 Maret 2024, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza. Krisis kemanusiaan ini diperparah oleh blokade yang diberlakukan Israel, yang membatasi akses masuk bantuan kemanusiaan dan pasokan penting lainnya.

Data yang disampaikan oleh Munir al-Barash sangat mengkhawatirkan. Ia menjelaskan bahwa "Sekitar 91 persen penduduk Gaza menghadapi kekurangan pangan kritis, sementara 65 persen lainnya tidak memiliki akses ke air minum bersih. Sekitar 92 persen anak dan ibu menyusui juga menderita kekurangan pangan akut yang secara langsung mengancam kehidupan mereka." Kondisi ini, menurutnya, telah mencapai titik kritis dan membutuhkan respons internasional yang segera dan efektif.

Kekurangan pangan akut yang dialami penduduk Gaza bukan hanya sekadar masalah kelaparan, tetapi juga ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, terutama bagi anak-anak dan ibu menyusui. Minimnya akses terhadap air bersih semakin memperburuk situasi dan meningkatkan risiko penyakit.

Kementerian Kesehatan Gaza telah mendesak organisasi kemanusiaan dan medis internasional untuk segera mengirimkan bantuan darurat, termasuk obat-obatan, perlengkapan kesehatan, dan tim medis. Mereka juga meminta agar blokade yang diberlakukan Israel segera dihentikan untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan secara lebih efektif.

Kondisi ini semakin diperparah oleh pemutusan pasokan listrik ke pabrik desalinasi di Jalur Gaza oleh pihak Israel. Langkah ini semakin membatasi akses penduduk terhadap air bersih yang sangat dibutuhkan di tengah krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.

Selain itu, penutupan akses bagi truk yang membawa bantuan kemanusiaan memperlambat upaya bantuan yang sudah terbatas. Hal ini menyebabkan semakin banyak penduduk Gaza yang terancam kelaparan dan kekurangan akses terhadap layanan kesehatan dasar.

Munir al-Barash secara tegas mendesak PBB untuk secara resmi mengakui Jalur Gaza sebagai zona kelaparan. Pengakuan ini diharapkan dapat mendorong respons internasional yang lebih cepat dan terkoordinasi untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.

Kementerian Kesehatan Gaza juga telah meluncurkan kampanye selama sepekan untuk mendukung anak-anak Palestina di Gaza. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi dan memobilisasi dukungan internasional untuk membantu penduduk Gaza.

Perlu adanya tekanan internasional yang kuat untuk mengakhiri blokade dan memastikan akses bantuan kemanusiaan yang tak terhalang bagi penduduk Gaza. Komunitas internasional harus mengambil tindakan nyata untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan yang lebih besar di wilayah tersebut.

Situasi di Gaza membutuhkan perhatian mendesak dari seluruh dunia. Respons cepat dan efektif dari PBB dan komunitas internasional sangat krusial untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa dan mengurangi penderitaan penduduk Gaza yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat berat.