Papua Barat Utamakan Kelestarian Hutan dalam Pembangunan Lima Tahun Ke Depan

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, tegaskan komitmen pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan kelestarian hutan dan lingkungan demi generasi mendatang.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan komitmennya untuk mengutamakan kelestarian hutan dan lingkungan dalam pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan sejumlah LSM lingkungan di Manokwari, Sabtu malam. Pembangunan tersebut akan berpedoman pada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 10 Tahun 2019 dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Mandacan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan proporsional untuk mencegah kerusakan lingkungan dan bencana alam. Ia berharap pembangunan berkelanjutan dapat menjaga keseimbangan ekosistem, aspek sosial masyarakat, dan ekonomi, sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pertemuan tersebut juga membahas peran aktif LSM lingkungan sebagai mitra strategis pemerintah provinsi dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.

Dalam pertemuan tersebut, Mandacan menyampaikan pernyataan tegas: "Saya tidak mau tinggalkan air mata untuk anak cucu kita. Tapi, tinggalkan mata air buat mereka. Maka, pembangunan daerah tidak boleh merusak hutan." Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen kuatnya terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di Papua Barat.

Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan di Papua Barat menjadi fokus utama. Konsep ini bertujuan untuk menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan komitmen global untuk menjaga keberlanjutan planet bumi.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyadari pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk LSM lingkungan. Kemitraan strategis ini akan memperkuat upaya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. LSM berperan penting dalam memberikan masukan, pengawasan, dan dukungan teknis untuk memastikan pembangunan tetap ramah lingkungan.

Peran serta masyarakat adat juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merugikan masyarakat adat yang telah lama bergantung pada hutan dan lingkungan sekitar.

CEO Econusa, Bustar Maitar, menyampaikan harapannya agar Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani dapat meninggalkan warisan positif melalui pemanfaatan alam yang bertanggung jawab. Ia juga berharap Papua Barat dapat menjadi contoh bagi wilayah timur Indonesia dalam perlindungan hutan dan masyarakat adat di COP 30 di Belem, Brasil.

Bustar juga mengajak Gubernur Dominggus Mandacan untuk berkolaborasi dengan enam gubernur lainnya di Tanah Papua guna membahas kelestarian alam untuk kemakmuran masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa LSM lingkungan yang menjadi mitra pembangunan Papua Barat antara lain Econusa, World Resources Institute, Konservasi Indonesia, Global Green Growth Institute, Bicara Foundation, dan Fauna and Flora International. Kolaborasi dengan LSM-LSM ini akan memperkuat upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari berbagai LSM lingkungan, Papua Barat diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.