Pasokan Energi di Sumatera Barat Aman Jelang Lebaran 2025
Wakil Menteri ESDM memastikan pasokan BBM, LPG, dan listrik di Sumatera Barat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Lebaran 2025.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memberikan kepastian akan ketersediaan pasokan energi di Sumatera Barat selama periode Lebaran 2025. Kunjungan kerja yang dilakukan pada Rabu, 26 Maret 2025, ke Padang bertujuan untuk memastikan kesiapan menghadapi peningkatan kebutuhan energi selama Ramadhan dan Idul Fitri. Pemerintah memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik tercukupi dengan baik, bahkan melebihi kebutuhan masyarakat.
Menurut Wamen Yuliot, "Alhamdulillah, untuk seluruh kebutuhan masyarakat dalam rangka merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah ini sudah dipersiapkan dengan baik dan juga melebihi dari kecukupan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan." Peningkatan kebutuhan energi selama periode tersebut diperkirakan mencapai 22 persen dari rata-rata harian. Pemerintah telah melakukan pengecekan langsung ke terminal terintegrasi di Teluk Kabung untuk memastikan kelancaran distribusi.
Selain memastikan pasokan energi, kunjungan Wamen Yuliot juga menyoroti pentingnya antisipasi potensi bencana, khususnya aktivitas Gunung Marapi. Beliau menekankan pentingnya pemantauan 24 jam untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, mengingat status gunung yang masih berada pada level Waspada.
Kesiapan Penyaluran BBM dan LPG
Komisi XII DPR, Kementerian ESDM, dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turut melakukan monitoring terhadap kesiapan penyaluran BBM dan LPG. Anggota Komisi XII DPR, Mulyadi, menjelaskan bahwa pengawasan difokuskan pada PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana penyaluran. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat selama Lebaran.
"Melakukan pengecekan, pengawasan terhadap kesiapan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana terkait penyaluran BBM dan LPG untuk bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Apalagi Lebaran ini adalah suasana yang dinantikan oleh seluruh masyarakat termasuk di Sumatera Barat ini," tutur Mulyadi.
BPH Migas juga menegaskan komitmennya dalam memantau pasokan energi. Anggota Komite BPH Migas, Harya Adityawarman, menyampaikan harapan agar kerja sama antara pemerintah, Pertamina, dan PLN dapat memastikan kelancaran perayaan Lebaran bagi masyarakat Sumatera Barat.
"Mudah-mudahan dengan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, Pertamina dan PT PLN, Ramadhan dan Idul Fitri 2025 dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam penyediaan pendistribusian BBM, LPG, dan listrik, sehingga masyarakat bisa merayakan Lebaran dengan nyaman, aman dan juga berjalan lancar," jelasnya.
Antisipasi Bencana Geologi
Kunjungan Wamen ESDM ke Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Marapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana. Pemantauan aktivitas gunung api secara intensif dilakukan untuk mengantisipasi berbagai skenario, termasuk peningkatan status gunung.
Wamen Yuliot menjelaskan, "Saya mengunjungi Pusat Pengamatan Gunung Api, jadi sebagai antisipasi kalau ada kebencanaan geologi. Kita sudah melihat informasi-informasi, berdasarkan catatan di pengamat gunung api dan antisipasi untuk status gunung yang Waspada. Jadi, masih ada level Siaga dan Awas. Jika pun ada status tersebut, bisa kita antisipasi karena dipantau selama 24 jam." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari potensi bencana.
Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Staf Khusus Menteri ESDM, Sekretaris BPH Migas, Tenaga Ahli Menteri ESDM, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, PLN, dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat. Kerja sama antar lembaga ini menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan pasokan energi dan keamanan masyarakat selama Lebaran.
Secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan energi dan keamanan masyarakat Sumatera Barat selama periode Lebaran 2025. Kunjungan kerja dan monitoring yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.