PBB Kecam Operasi Militer Israel di Tepi Barat: Serangan Terlama Sejak Awal 2000-an

PBB menyatakan keprihatinan serius atas operasi militer Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat, yang disebut sebagai serangan terlama sejak awal 2000-an, mengakibatkan pengungsian warga Palestina dan pembatasan akses.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait operasi militer Israel yang berlangsung di Tepi Barat. Operasi ini disebut sebagai yang terlama sejak awal tahun 2000-an, menimbulkan dampak signifikan terhadap warga Palestina. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers Jumat (21/2), menyatakan pemantauan situasi oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan keprihatinan atas operasi militer yang terus berlanjut di wilayah utara Tepi Barat.

Berdasarkan data OCHA, tercatat 34 insiden melibatkan pemukim ilegal Israel antara tanggal 11 hingga 17 Februari. Salah satu insiden yang mengemuka adalah pemutusan pipa air pertanian di Provinsi Tulkarm oleh pemukim Israel, yang berdampak pada mata pencaharian puluhan petani Palestina. Situasi ini semakin memprihatinkan mengingat hampir 40 warga Palestina terpaksa mengungsi di dekat Desa Al Maniya, Betlehem, akibat serangan berulang dari pemukim Israel selama setahun terakhir.

PBB juga menyoroti pembatasan yang diberlakukan otoritas Israel terhadap pergerakan warga Palestina, yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Data OCHA menunjukkan hampir 2.300 warga Palestina, termasuk hampir 1.100 anak-anak, telah mengungsi di seluruh Tepi Barat sejak awal 2023 akibat meningkatnya kekerasan pemukim dan pembatasan akses. Operasi militer Israel yang telah berlangsung hampir dua bulan di kamp-kamp pengungsi Tepi Barat utara, khususnya Jenin, Tulkarem, dan Tubas, semakin memperparah situasi kemanusiaan.

Operasi militer Israel yang intensif di Tepi Barat telah menimbulkan dampak yang luas dan serius bagi warga Palestina. Selain pengungsian massal, akses warga Palestina terhadap sumber daya penting seperti air dan lahan pertanian juga terhambat. Hal ini mengancam mata pencaharian dan kesejahteraan mereka. "Dalam salah satu insiden tersebut, pemukim Israel memutus pipa air pertanian di Provinsi Tulkarm, yang memengaruhi mata pencaharian belasan petani Palestina," ungkap Dujarric, mengutip laporan OCHA.

Pembatasan pergerakan yang diberlakukan oleh otoritas Israel juga memperburuk kondisi kemanusiaan. Warga Palestina menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Situasi ini semakin mempersulit kehidupan mereka yang telah terdampak konflik berkepanjangan. "Menyuarakan kekhawatiran atas pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas Israel terhadap gerakan Palestina, Dujarric memperingatkan bahwa tindakan ini berdampak pada kehidupan sehari-hari warga Palestina," demikian pernyataan PBB.

Pengerahan tiga batalyon tambahan oleh tentara Israel ke Tepi Barat, menyusul arahan pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan operasi yang kuat, semakin meningkatkan kekhawatiran PBB. Langkah ini menunjukkan eskalasi konflik dan berpotensi meningkatkan penderitaan warga Palestina. PBB menyerukan penghentian segera operasi militer dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia warga Palestina.

PBB telah secara konsisten menyuarakan keprihatinan atas situasi di Tepi Barat dan menyerukan perlindungan warga sipil. Organisasi internasional ini menekankan pentingnya menghormati hukum humaniter internasional dan memastikan akses bantuan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan. "PBB mencatat 34 insiden yang melibatkan pemukim ilegal Israel terus berlanjut, antara 11 hingga 17 Februari lalu," kata Dujarric dalam konferensi pers tersebut.

Seruan internasional untuk mengakhiri kekerasan dan melindungi warga sipil di Tepi Barat semakin menguat. Komunitas internasional mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mencari solusi damai untuk konflik yang berkepanjangan ini. Pentingnya dialog dan negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan sangat ditekankan. Situasi ini membutuhkan perhatian dan tindakan segera dari komunitas internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan melindungi warga sipil.

Data OCHA menunjukkan skala besar pengungsian warga Palestina. Hampir 2.300 warga Palestina, termasuk hampir 1.100 anak-anak, telah mengungsi sejak awal 2023. Angka ini menggambarkan dampak serius dari operasi militer dan kekerasan pemukim terhadap populasi sipil. PBB mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional dan memastikan perlindungan warga sipil.

Situasi di Tepi Barat membutuhkan perhatian dan tindakan segera dari komunitas internasional. PBB dan organisasi internasional lainnya terus memantau situasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak. Namun, upaya-upaya ini tidak akan cukup tanpa komitmen politik yang kuat untuk mengakhiri kekerasan dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan.