Pelaku Tambak NTB Diberi Tenggat Enam Bulan Rampungkan Izin Usaha

Pemerintah memberikan tenggat waktu enam bulan kepada pelaku usaha tambak di NTB untuk melengkapi perizinan usaha mereka, mulai 10 Maret 2025, atau akan menghadapi penutupan.

Mataram, 27 Februari 2025 - Para pelaku usaha tambak di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat tenggat waktu enam bulan untuk menyelesaikan seluruh perizinan usaha mereka. Hal ini diputuskan setelah rapat koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha tambak di Kantor Gubernur NTB pada 10 Maret 2025. Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria, mengumumkan bahwa surat pemberitahuan akan dikirimkan kepada para pelaku usaha tambak. Mereka yang gagal melengkapi izin dalam jangka waktu tersebut terancam penutupan usaha.

Keputusan ini diambil setelah terungkapnya fakta bahwa ratusan pelaku usaha tambak di NTB belum melengkapi izin usaha mereka. Dian Patria bahkan menyatakan bahwa lebih dari 90 persen pelaku usaha tambak tidak mengelola limbah dengan baik. Sebagai contoh, tambak intensif seluas lebih dari seratus hektare di Lombok Timur membuang limbah langsung ke laut. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan adanya ego sektoral antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

Dian Patria menegaskan komitmen KPK untuk memastikan kepatuhan semua pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Ia juga menyoroti permasalahan izin usaha tambak yang meliputi Air Laut Selain Energi (ALSE), Sertifikat Laik Operasi (SLO), persetujuan teknis, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Para pelaku usaha tambak yang hadir dalam rapat telah sepakat untuk melengkapi perizinan tersebut dalam waktu enam bulan.

Data perizinan tambak akan diinput ke dalam sebuah dasbor berbasis parsial yang dikelola secara terpadu. Dasbor ini akan menjadi acuan pemerintah daerah untuk menghitung pajak pendapatan daerah dan tingkat produksi usaha tambak di NTB. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dan akurat, serta menghitung pajak secara efektif.

Pembentukan satgas lintas sektoral yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, dan lembaga vertikal seperti kantor pajak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi ego sektoral dan memastikan pengelolaan data yang terpadu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi dalam pengawasan perizinan tambak.

Dian Patria menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini tidak harus dibebani anggaran khusus. Fokusnya adalah pada sinergi dan koordinasi antar instansi. Ia berharap sinergi yang baik dapat tercipta sehingga pembentukan satgas dapat dihindari. Namun, jika sinergi antar birokrasi masih lemah, maka pembentukan satgas tetap menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan tambak di NTB adalah kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan pengelolaan limbah. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan berpotensi merugikan pendapatan daerah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sosialisasi yang intensif kepada para pelaku usaha tambak.

Dengan adanya tenggat waktu enam bulan untuk melengkapi perizinan, diharapkan para pelaku usaha tambak dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Sistem pemantauan terpadu melalui dasbor berbasis parsial juga akan membantu pemerintah daerah dalam mengawasi aktivitas tambak dan memastikan pengelolaan yang berkelanjutan. Pembentukan satgas lintas sektoral diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam mengawasi dan mengelola usaha tambak di NTB.

Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku usaha tambak mengenai pengelolaan limbah yang baik dan benar. Hal ini akan membantu mereka dalam mematuhi peraturan dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan tambak di NTB dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah untuk menertibkan perizinan dan pengelolaan tambak di NTB merupakan langkah positif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terkait.