Pelantikan 270 Kepala Daerah Baru dijadwalkan 6 Februari 2025
Kementerian Dalam Negeri menetapkan 6 Februari 2025 sebagai tanggal pelantikan 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024, yang akan dilakukan dalam tiga tahap.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengumumkan pada Rabu lalu (23/1) bahwa pelantikan 270 kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dijadwalkan pada tanggal 6 Februari 2025. Pengumuman tersebut disampaikan langsung di Kompleks Istana Kepresidenan.
Pelantikan ini, sesuai dengan Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang memungkinkan pelantikan serentak, akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, yang mencakup 270 kepala daerah terpilih yang kemenangannya tidak dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK), akan dilantik pada tanggal 6 Februari. Ini menandai dimulainya era kepemimpinan baru di berbagai daerah.
Tidak hanya itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, juga akan dilantik pada tanggal yang sama. Keduanya akan memimpin ibukota di periode mendatang.
Tahap kedua diperuntukkan bagi kepala daerah yang kemenangannya telah ditetapkan oleh MK setelah menyelesaikan sengketa pilkada. Proses hukum yang transparan menjadi kunci dalam menentukan pemimpin daerah definitif.
Sementara itu, tahap ketiga akan mencakup kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan ulang yang diperintahkan oleh MK dalam kasus-kasus sengketa yang dikabulkan. Keputusan MK akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pelantikan ini.
Jadwal untuk tahap selanjutnya akan bergantung pada penyelesaian kasus-kasus sengketa pilkada di MK. Proses hukum akan menentukan waktu pasti pelantikan tahap selanjutnya.
Wamendagri juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah diinformasikan dalam rapat kabinet mengenai tanggal pelantikan pertama. Tanggal tersebut telah disepakati oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Presiden memberikan respon positif, dan DPR juga menyetujui secara bulat.
Dengan demikian, 6 Februari 2025 akan menjadi tonggak sejarah baru bagi pemerintahan daerah di Indonesia. Pelantikan ini menandai dimulainya periode kepemimpinan baru bagi ratusan daerah di seluruh Indonesia, setelah melalui proses pemilihan yang panjang dan dinamis.