Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Ditunda, Menunggu Raker DPR 22 Januari

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan pelantikan kepala daerah terpilih ditunda hingga 22 Januari 2025, menunggu hasil rapat kerja (Raker) pemerintah dengan DPR RI untuk membahas berbagai isu terkait Pilkada, termasuk sengketa hasil p

Mendagri Umumkan Penundaan Pelantikan Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini mengumumkan penundaan pelantikan kepala daerah terpilih. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Mendagri saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1). Pelantikan tersebut kini menunggu hasil rapat kerja (raker) pemerintah bersama DPR RI yang dijadwalkan pada 22 Januari 2025.

Alasan Penundaan dan Rapat Kerja DPR

Mendagri menjelaskan bahwa keputusan mengenai jadwal pelantikan akan ditentukan setelah rapat kerja dengan DPR. Rapat tersebut akan membahas berbagai hal terkait Pilkada, termasuk sengketa hasil pemilihan. Raker ini melibatkan berbagai pihak penting, termasuk pemerintah (diwakili Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Komisi II DPR RI.

Isu yang Dibahas dalam Raker

Dalam rapat tersebut, berbagai isu seputar Pilkada akan dibahas secara menyeluruh. Salah satu isu krusial yang akan dibahas adalah sengketa hasil pemilihan di beberapa daerah. Mendagri menyatakan, "Nanti dibahas juga di sana," terkait isu-isu sengketa tersebut.

Status Pilkada di Berbagai Daerah

KPU RI telah menetapkan 21 pasangan gubernur dan wakil gubernur sebagai pemenang Pilkada di berbagai provinsi. Penetapan ini dilakukan karena tidak adanya sengketa hasil pemilihan di daerah-daerah tersebut. Provinsi-provinsi tersebut antara lain Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat.

Sengketa Pilkada dan Mahkamah Konstitusi

Sementara itu, untuk daerah-daerah yang masih menghadapi sengketa hasil pemilihan, proses pelantikan akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam jumpa pers minggu lalu, menyebutkan adanya 23 perkara perselisihan hasil pilkada (PHPKADA) untuk gubernur dan wakil gubernur di 16 provinsi, 238 perkara PHPKADA bupati dan wakil bupati, dan 49 perkara PHPKADA wali kota dan wakil wali kota di 233 kabupaten/kota.

Kesimpulan

Pelantikan kepala daerah terpilih masih menunggu hasil Raker pemerintah dan DPR pada 22 Januari 2025. Hasil rapat tersebut akan menentukan jadwal pasti pelantikan, terutama bagi daerah yang masih menghadapi sengketa hasil pemilihan dan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.