Pelatihan Kerja di Kulon Progo Ditunda Akibat Inpres
Disnakertrans Kulon Progo menunda tiga pelatihan kerja, yaitu pelatihan pemasaran digital, barista, dan front office, akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sementara dua pelatihan lain masih berjalan.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo, Yogyakarta, terpaksa menunda tiga program pelatihan kerja. Penundaan ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang baru saja dikeluarkan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Kepala Disnakertrans Kulon Progo, Bambang Sutrisno, pada Rabu lalu.
Tiga pelatihan yang tertunda meliputi pelatihan pemasaran digital, pelatihan barista, dan pelatihan front office (angkatan I dan II). Bambang menjelaskan, "Tiga paket pelatihan ini menunggu petunjuk lebih lanjut." Penundaan ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai nasib para peserta yang telah mendaftar.
Meskipun demikian, bukan berarti semua pelatihan dihentikan. Dua program pelatihan lainnya, yaitu pelatihan make up artist (MUA) dan pembuatan kue, masih tetap berjalan. Sumber dana untuk kedua pelatihan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sehingga tidak terdampak Inpres.
Bambang menambahkan, "Dari enam paket pelatihan yang kami rancang pada tahun 2025 ini, hanya dua yang dapat dilaksanakan." Hal ini menunjukkan betapa signifikannya dampak Inpres terhadap program pelatihan kerja di Kulon Progo.
Kebutuhan akan pelatihan kerja di Kulon Progo sebenarnya cukup tinggi. Angka kemiskinan di daerah ini masih tergolong tinggi, mencapai 16,52 persen. Meskipun angka pengangguran relatif rendah, yaitu 2,01 persen, pelatihan kerja tetap penting untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Bambang berharap pelatihan-pelatihan ini dapat membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja atau bahkan mendorong mereka untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. "Harapannya, pelatihan ini untuk membekali keterampilan masyarakat supaya siap kerja atau menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga kemiskinan di Kulon Progo turun," ujarnya.
Meskipun ada penundaan, Disnakertrans Kulon Progo tetap berkomitmen untuk mendukung program pemerintah. Mereka mematuhi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, memahami bahwa penundaan beberapa program diperlukan untuk mendukung program strategis nasional lainnya. Bambang optimis, "Kami yakin ada solusi untuk program yang dibutuhkan masyarakat." Pihaknya akan terus berupaya mencari solusi terbaik agar pelatihan kerja tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kulon Progo.