Pemerintah Diminta Antisipasi PHK Massal Karyawan Sritex

Komisi VII DPR mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif terkait penutupan PT Sritex dan potensi PHK massal terhadap 8000 lebih karyawannya, terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran.

Jakarta, 28 Februari 2024 - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif guna menghadapi penutupan PT Sritex. Penutupan ini berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang akan berdampak signifikan terhadap ribuan karyawan perusahaan tersebut.

Saleh mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib karyawan Sritex. "Ujung-ujungnya karyawan lagi yang jadi korban, padahal mereka ini bekerja secara profesional. Patuh pada seluruh aturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Situasi ini dinilai sangat memprihatinkan, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran, di mana kebutuhan hidup meningkat.

Lebih lanjut, Saleh menekankan pentingnya pemerintah mencari solusi terbaik bagi karyawan PT Sritex. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan oleh para pekerja yang terdampak PHK ini. "Mereka masyarakat kelas menengah. Tidak berpikiran ke langit. Sehari-hari hanya fokus menghidupi keluarga, dan yang pasti, mereka juga sangat cinta Indonesia," tambah Saleh.

Saleh mengingatkan kembali hasil Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR ke PT Sritex bersama Kementerian Perindustrian. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema penanganan perusahaan dan memastikan tidak akan ada PHK karyawan dalam semua opsi yang ada. Oleh karena itu, Saleh meminta Menperin untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konkret.

Menurutnya, diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk melindungi para karyawan Sritex. "Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK (Agus Gumiwang Kartasasmita) pasti memiliki jalan dan solusi," tegas Saleh. Ia juga menyoroti kesulitan mencari pekerjaan di tengah kondisi perekonomian saat ini, terutama bagi lebih dari 8.000 eks karyawan PT Sritex.

Saleh menambahkan bahwa pemerintah harus proaktif dalam membantu para karyawan yang terdampak. "Saya yakin, mereka tidak punya tempat mengadu karena itu, pemerintah harus proaktif untuk membantu," katanya. Pemerintah perlu segera memberikan solusi yang tepat dan memastikan kesejahteraan para pekerja tetap terjaga.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang luas dari PHK massal ini, dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir dampak negatifnya terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Sebelumnya, karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex telah mulai mengisi surat pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai konsekuensi dari putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang. Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyatakan bahwa karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex akan berhenti bekerja mulai bulan Maret. "Intinya PHK dan telah diputuskan tanggal 26 Februari," kata Sumarno di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

Situasi ini semakin mempertegas urgensi langkah antisipatif dari pemerintah. Pemerintah perlu segera mengambil tindakan nyata untuk melindungi hak-hak pekerja dan meringankan beban mereka yang terdampak PHK massal di PT Sritex. Perlindungan dan bantuan sosial menjadi sangat penting untuk memastikan transisi yang lebih mudah bagi para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

Kehilangan pekerjaan bagi ribuan karyawan Sritex merupakan pukulan berat, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran. Pemerintah harus hadir untuk membantu mereka melewati masa sulit ini dan memastikan mereka dapat kembali mendapatkan pekerjaan yang layak.

Langkah cepat dan tepat dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencegah dampak yang lebih buruk dan memastikan stabilitas sosial ekonomi di daerah terdampak.