Pemerintah Dorong Deteksi Dini Gangguan Pendengaran Lewat CKG Gratis

Kementerian Kesehatan RI mendorong masyarakat memanfaatkan program CKG gratis untuk mendeteksi gangguan pendengaran, terutama pada bayi, anak-anak, hingga lansia, mengingat tingginya angka kasus di Indonesia dan dunia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) gencar mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau "Check-up Kesehatan Gratis" (CKG) guna mendeteksi dini gangguan pendengaran. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (3/3).

Program CKG ini dinilai sangat penting, terutama untuk mendeteksi gangguan pendengaran sejak dini, mulai dari bayi baru lahir hingga usia lanjut. "(Ini) terutama (penting) untuk (mendeteksi) gangguan pendengaran mulai dari bayi baru lahir. Kita melakukan tes dan skrining pendengaran pada usia sekolah. Setelah itu, tes pendengaran juga menjadi bagian dari CKG untuk dewasa dan lansia," jelas Tarmizi.

Berbagai faktor dapat menyebabkan gangguan pendengaran, mulai dari kondisi bawaan sejak lahir, penyumbatan oleh kotoran telinga, hingga kebiasaan dan gaya hidup. Tarmizi mencontohkan, kebiasaan mendengarkan musik dengan volume tinggi menjadi penyebab umum gangguan pendengaran pada anak muda. Ia pun menekankan pentingnya penanganan serius terhadap gangguan pendengaran, terutama pada anak-anak karena dapat berdampak buruk pada prestasi akademik.

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, Yudhi Pramono, turut menyampaikan data mengkhawatirkan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO melaporkan sekitar 1,57 miliar orang di dunia mengalami gangguan pendengaran, menjadikannya penyebab kecacatan terbesar ketiga secara global. "Saat ini, lebih dari lima persen populasi dunia, atau sekitar 430 juta orang, membutuhkan rehabilitasi pendengaran, termasuk sekitar 34 juta anak-anak," ungkap Pramono.

Lebih lanjut, Pramono memprediksi peningkatan kasus hingga 2,5 miliar orang pada tahun 2050, dengan setidaknya 700 juta orang membutuhkan rehabilitasi pendengaran. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 juga menunjukkan angka gangguan pendengaran di Indonesia cukup tinggi. Tercatat 0,4 persen individu di atas usia satu tahun mengalami disabilitas pendengaran, sementara 4,1 persen menggunakan alat bantu dengar. Artinya, empat dari setiap 100 orang di Indonesia menggunakan alat bantu dengar.

Pada anak di bawah usia lima tahun, infeksi telinga menjadi salah satu penyebab paling umum gangguan pendengaran. Pramono menyebutkan, sekitar 22,6 persen kasus disebabkan oleh Otitis Media Supurativa Kronis (CSOM). Oleh karena itu, deteksi dan penanganan dini sangat krusial untuk mencegah dampak jangka panjang yang lebih serius.

Pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program CKG yang mencakup pemeriksaan kondisi pendengaran. Dengan akses yang mudah dan gratis, diharapkan deteksi dini gangguan pendengaran dapat dilakukan secara lebih luas, sehingga penanganan dapat diberikan sejak awal dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Pendekatan pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah gangguan pendengaran. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyediakan akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau, diharapkan angka gangguan pendengaran di Indonesia dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Melalui program CKG, pemerintah berharap dapat memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan, termasuk deteksi dini gangguan pendengaran. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program ini.