Pemerintah Matangkan Strategi Jangka Panjang Perkuat Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional
Pemerintah Indonesia susun strategi jangka panjang hingga 2045 untuk perkuat ekosistem kekayaan intelektual nasional, termasuk revisi UU dan program unggulan.
Pemerintah Indonesia tengah merancang strategi jangka panjang guna memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional. Strategi ini mencakup peta jalan pengembangan KI hingga tahun 2045, revisi undang-undang, dan berbagai program unggulan. Upaya ini bertujuan untuk melindungi dan memanfaatkan KI secara optimal di Indonesia, sejalan dengan perkembangan teknologi dan standar internasional.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa peta jalan tersebut akan memastikan peran setiap kementerian dan lembaga dalam melindungi dan memanfaatkan KI. "Pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia," tegas Supratman dalam konfirmasi di Jakarta, Rabu.
Langkah konkret yang diambil meliputi penyusunan dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU Desain Industri dan RUU Hak Cipta, yang akan menggantikan UU lama. Selain itu, tiga Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM juga tengah disiapkan, termasuk perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.
Percepatan Sertifikasi Merek dan Program Unggulan
Pemerintah juga fokus pada optimalisasi proses sertifikasi merek. Kemenkumham mencatat keberhasilan signifikan dengan menyelesaikan sekitar 11.074 dokumen sertifikasi hanya dalam waktu 5 hari kerja, selesai pada 21 Januari 2025. "Ini bagian dari upaya kami untuk menciptakan sistem yang lebih efisien," ujar Supratman.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menjalankan Catur Program Unggulan (CPU) yang terdiri dari: Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia, Akselerasi Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual, Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI), dan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (KKIB).
CPU bertujuan membangun ekosistem KI yang lebih inklusif dan cepat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan KI. Sementara itu, Catur Program Prioritas (CPP) difokuskan pada peningkatan pemahaman publik, penegakan hukum di sektor KI, dan transformasi digital layanan KI.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan DJKI juga menjadi prioritas utama. Semua upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem KI yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.
Detail Program dan Regulasi
Berikut beberapa poin penting terkait program dan regulasi yang disusun pemerintah:
- Peta Jalan KI 2045: Menentukan peran masing-masing kementerian dan lembaga dalam pengembangan KI.
- RUU Desain Industri dan RUU Hak Cipta: Revisi UU untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan sistem KI internasional.
- Perubahan Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018: Amanat UU Nomor 65 Tahun 2024 terkait permohonan paten.
- Catur Program Unggulan (CPU): Membangun ekosistem KI yang inklusif, cepat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
- Catur Program Prioritas (CPP): Meningkatkan pemahaman publik, penegakan hukum, dan transformasi digital layanan KI.
Dengan berbagai strategi dan program yang terintegrasi, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan KI di Indonesia, sehingga dapat mendorong inovasi dan daya saing bangsa di kancah global.