Pemerintah Tuntaskan Dampak Bencana Gunung Lewotobi dan Konflik Sosial di Flores Timur

Pemerintah melalui Kemenko PMK berkomitmen selesaikan dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan konflik sosial di Flores Timur, NTT, termasuk pembangunan huntap dan infrastruktur.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, Bagaimana? Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), berupaya menyelesaikan dampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan konflik sosial di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Koordinator PMK, Pratikno, memimpin rapat tingkat menteri pada Jumat untuk membahas tindak lanjut penanggulangan bencana dan konflik yang terjadi sejak November 2024. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat bencana alam dan konflik sosial, seperti kerusakan rumah, akses jalan, dan trauma psikososial bagi para korban. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemulihan dan pembangunan kembali daerah terdampak.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/BPN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Bupati Flores Timur. Diskusi difokuskan pada penyelesaian masalah lahan, pembangunan hunian tetap (huntap), akses jalan ke huntap, dan pembangunan infrastruktur lainnya di Adonara. Hal ini penting untuk memastikan pemulihan pasca bencana dan konflik berjalan lancar dan terintegrasi.

Hasil rapat menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat langkah-langkah penanggulangan dampak bencana dan konflik tanpa menimbulkan masalah baru, baik sosial maupun lingkungan. Kesepakatan ini mencakup penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anak korban bencana oleh Kemendikdasmen, BNPB, dan Kemensos. Pemerintah juga memastikan bantuan dan dukungan bagi para korban terus disalurkan agar proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dikdasmen, Fajar Riza UI Haq, memastikan proses belajar mengajar bagi anak-anak korban bencana tetap berjalan. Sekolah darurat didirikan, ribuan buku pelajaran disalurkan, dan tenaga pengajar dikerahkan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Flotim. Kemendikdasmen juga siap merevitalisasi dan merehabilitasi 26 sekolah yang terdampak erupsi. BNPB melaporkan bahwa 250 keluarga korban erupsi telah menempati rumah hunian sementara, sementara 469 keluarga lainnya mengungsi mandiri dengan bantuan dana tunggu hunian. Per Maret 2025, masih ada sekitar 4.000 warga yang mengungsi sejak erupsi pertama pada 4 November 2024.

Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan hunian yang layak bagi para pengungsi. Pembangunan huntap dan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan pasca bencana. Selain itu, pemerintah juga fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat terdampak melalui berbagai program bantuan dan pelatihan.

Upaya pemulihan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga psikososial. Pemerintah memastikan layanan kesehatan dan konseling tersedia bagi korban yang membutuhkan. Dukungan ini sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma dan kembali menjalani kehidupan normal.

Konflik sosial di Desa Bugalima dan Desa Ile Pati, Adonara Barat, yang terjadi pada 21 Oktober 2024, mengakibatkan 52 rumah rusak dibakar, dua orang meninggal dunia, dan empat orang luka-luka. Konflik ini dipicu oleh masalah klaim batas wilayah dan kepastian lahan. BNPB dan Kemensos aktif terlibat dalam penyelesaian konflik melalui mediasi yang dilakukan pada akhir November 2024.

Penyelesaian konflik ini telah ditetapkan sebagai Bencana Sosial Kondisi Keadaan Tertentu berdasarkan Kepres. Kemensos telah memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal (Rp15 juta per orang) dan korban luka-luka (Rp5 juta per orang), dengan total Rp50 juta. Kemensos juga memberikan bantuan pembentukan dua lumbung sosial di Kecamatan Adonara Barat senilai Rp318 juta. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban konflik.

Proses mediasi dan penyelesaian konflik melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk memastikan solusi yang diterima oleh semua pihak. Pemerintah berupaya membangun kembali rasa aman dan kepercayaan di antara masyarakat yang berkonflik. Pemulihan pasca konflik tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek sosial dan psikologis masyarakat.

Pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa semua upaya pemulihan pasca bencana dan konflik di Flores Timur berjalan efektif dan berkelanjutan. Komitmen ini ditunjukkan melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga serta keterlibatan aktif pemerintah daerah. Harapannya, Flores Timur dapat pulih sepenuhnya dan masyarakat dapat kembali hidup normal.