Pemkab Gunung Mas Perkuat BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, gencar memperkuat peran BUMDes dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, terutama dengan melibatkan BUMDes dalam pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan pada tahun 2025.

Gunung Mas, Kalimantan Tengah - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) terus berupaya meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini dinilai krusial untuk menopang ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Dari total 114 desa, sebanyak 66 desa telah memiliki BUMDes dan melaporkan keberadaannya ke pemerintah kabupaten. Lebih lanjut, 33 BUMDes dilaporkan aktif dan sejumlah BUMDes lainnya telah memiliki badan hukum.

Penjabat Bupati Gumas, Herson B Aden, menjelaskan bahwa jenis usaha yang dijalankan BUMDes cukup beragam. Mulai dari usaha jual air isi ulang, penyewaan tenda, hingga jasa feri penyeberangan. Keberagaman ini menunjukkan potensi BUMDes dalam mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat desa.

Pemerintah Kabupaten Gumas tidak hanya sekedar mencatat keberadaan BUMDes. Mereka aktif mendorong desa-desa yang belum memiliki BUMDes untuk segera membentuknya dan mengurus legalitas badan hukum. Hal ini didorong oleh rencana integrasi BUMDes dalam pengelolaan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2025.

Tahun 2025 akan menjadi tahun penting bagi BUMDes di Kabupaten Gumas. BUMDes akan dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025, tentang panduan penggunaan DD untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan.

Keputusan tersebut mewajibkan desa untuk melibatkan BUMDes, BUMDes Bersama, atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya sebagai pelaksana program ketahanan pangan. Lebih lanjut, desa diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen dari belanja DD sebagai penyertaan modal kepada BUMDes atau lembaga ekonomi desa lainnya untuk mendukung program ketahanan pangan. Keputusan ini diambil melalui musyawarah desa atau musyawarah antar desa.

Terdapat perbedaan signifikan dalam pengelolaan program ketahanan pangan antara tahun anggaran 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, desa langsung membeli bibit ternak atau komoditas lainnya dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Namun, pada tahun 2025, dana tersebut akan disalurkan sebagai penyertaan modal kepada BUMDes untuk mendukung program ketahanan pangan.

Meskipun desa memiliki opsi untuk melibatkan lembaga ekonomi masyarakat lainnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gumas tetap memprioritaskan BUMDes. Oleh karena itu, DPMD Gumas gencar mendorong pembentukan dan legalisasi BUMDes di setiap desa. DPMD juga siap membantu desa yang mengalami kendala dalam mengurus badan hukum BUMDes.

Kepala DPMD Gumas, Yulius, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memfasilitasi desa yang membutuhkan bantuan dalam proses pembentukan dan legalisasi BUMDes. Ia mengajak desa-desa untuk aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPMD Gumas jika menghadapi kendala. Dengan demikian, diharapkan semua desa di Kabupaten Gumas dapat memiliki BUMDes yang kuat dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Langkah Pemkab Gumas ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberdayakan masyarakat desa melalui BUMDes. Dengan pengelolaan dana desa yang terarah dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan BUMDes di Kabupaten Gumas dapat berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketahanan ekonomi daerah.