Pemkab Lombok Tengah Jalin Kerja Sama dengan Kejaksaan untuk Pengawasan Aset
Pemkab Lombok Tengah, NTB, bermitra dengan Kejaksaan Negeri untuk menangani masalah hukum perdata dan tata usaha negara, guna meningkatkan pengawasan aset dan pemerintahan yang bersih.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri setempat. Kesepakatan bersama (MoU) ini ditandatangani Senin, 20 Januari 2024, untuk menangani masalah hukum perdata dan tata usaha negara, khususnya dalam pengawasan aset daerah. Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Lombok Tengah.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, mengapresiasi kerja sama ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab, Kejaksaan, dan DPRD Lombok Tengah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bermartabat. Bupati juga memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah atas keberhasilannya dalam pemulihan keuangan daerah sebesar Rp1.935.073.033 pada tahun 2024 melalui bantuan hukum non-litigasi, serta atas pengamanan 11 proyek strategis daerah. Hal ini menunjukkan komitmen nyata dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nurintan Sirait, menjelaskan bahwa MoU ini sejalan dengan amanat Pasal 34 UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan, berkolaborasi dengan Forkopimda tingkat kabupaten, akan memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah. Kerja sama ini penting untuk memastikan kepatuhan pada regulasi dan mencegah potensi penyimpangan.
MoU tersebut mencakup berbagai bentuk bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Termasuk di dalamnya adalah pemberian pertimbangan hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan mitigasi risiko korupsi di lingkungan Pemkab Lombok Tengah. Kejaksaan juga siap berperan sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator dalam penyelesaian sengketa antar lembaga atau badan pemerintah.
Secara spesifik, pendampingan hukum telah diberikan pada 84 paket pekerjaan di bidang perdata. Selain itu, Kejaksaan juga memberikan bantuan hukum berdasarkan 11 surat kuasa khusus dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Tengah dan 19 surat kuasa khusus dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtha Ardhia Rinjani. Pendampingan hukum juga diberikan pada satu kegiatan di bidang tata usaha negara dan tiga kegiatan mediasi.
Kerja sama ini menandai langkah signifikan Pemkab Lombok Tengah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Dengan dukungan Kejaksaan Negeri, diharapkan pengelolaan aset daerah menjadi lebih efektif dan efisien, serta meminimalisir potensi penyimpangan. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.
Ke depannya, kolaborasi antara Pemkab Lombok Tengah dan Kejaksaan Negeri ini diharapkan terus berlanjut dan berkembang, mencakup berbagai aspek pengelolaan pemerintahan daerah. Komitmen bersama ini menjadi kunci keberhasilan dalam membangun Lombok Tengah yang lebih baik dan berkelanjutan.