LIVE

Pemkab Nagan Raya Usut Dugaan Pemalsuan Dokumen PPPK 2024

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menyelidiki laporan pemalsuan dokumen PPPK 2024 setelah menerima aduan dari honorer dan membuka pos pengaduan pasca-unjuk rasa.

pemalsuandokumen
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menyelidiki laporan pemalsuan dokumen PPPK 2024 setelah menerima aduan dari honorer dan membuka pos pengaduan pasca-unjuk rasa. (©© 2025 Antaranews)

Dugaan Pemalsuan Dokumen PPPK di Nagan Raya Diusut Tuntas

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh, tengah menangani laporan terkait dugaan pemalsuan dokumen peserta tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Laporan ini muncul setelah ratusan tenaga honorer menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 13 Januari 2024.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nagan Raya, Irhas, mengungkapkan bahwa laporan tersebut diterima setelah Pemkab Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya membuka pos pengaduan di BKPSDM hingga 17 Januari 2024. Banyak aduan yang masuk terkait dugaan pemalsuan data, khususnya surat keterangan aktif bertugas di instansi pemerintah.

Modus yang diduga dilakukan oknum tersebut adalah memalsukan surat aktif bertugas untuk bisa mengikuti tes seleksi PPPK 2024. Ironisnya, oknum-oknum ini diduga sudah beberapa tahun tidak lagi bertugas di instansi pemerintah daerah.

Pemkab Nagan Raya tak tinggal diam. Irhas menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait di Banda Aceh untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Semua laporan dan dokumen yang terkumpul akan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Sanksi Tegas Menanti Pelaku

Irhas menegaskan bahwa jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen atau pelanggaran lainnya, oknum peserta PPPK yang dinyatakan lulus akan menerima sanksi tegas. Sanksi terberatnya adalah pembatalan kelulusan sebagai peserta PPPK 2024.

Penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen ini menjadi fokus utama Pemkab Nagan Raya untuk memastikan integritas dan transparansi proses seleksi PPPK. Langkah tegas ini diharapkan mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan menjaga kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di Nagan Raya.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Risbiani Fardaniah
R
Reporter Risbiani Fardaniah
DPRA Aceh Desak Kemenpan-RB Permudah Pengangkatan Honorer R2/R3 Jadi PPPK

Komisi I DPRA perjuangkan nasib honorer R2/R3 Aceh yang tak lulus PPPK, minta Kemenpan-RB permudah proses dan atur formasi khusus.

#planetantara
Aceh Besar Siap Verifikasi PPPK Tahap II: Kesempatan bagi Tenaga Honorer

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar siap melaksanakan verifikasi PPPK tahap II tahun 2025 sesuai arahan Kemenpan RB, memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

PPPK
250 Ternak di Nagan Raya, Aceh, Divaksinasi Cegah PMK

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah memvaksinasi 250 ternak sapi dan kerbau hingga pertengahan Februari 2025 untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), meskipun belum ditemukan kasus PMK di daerah tersebut.

#planetantara
250 Ternak di Nagan Raya, Aceh, Divaksinasi Cegah PMK

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah memvaksinasi 250 ternak sapi dan kerbau hingga pertengahan Februari 2025 untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), meskipun belum ditemukan kasus PMK di daerah tersebut.

#planetantara
16 Aduan Etik Penyelenggara Pemilu NTB Diperiksa DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 16 aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang kini tengah ditelaah dan diperiksa.

Sumber Antara
Papua Barat Segera Angkat 1.002 Honorer Jadi CPNS dan PPPK

Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah mempersiapkan regulasi untuk mengangkat 1.002 tenaga honorer menjadi CPNS dan PPPK pada tahun 2024, setelah melalui serangkaian verifikasi dan validasi data.

CPNS
Ditjenpas Aceh Tindak Tegas Penyalahgunaan Narkoba di Lapas dan Rutan

Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh menindak tegas narapidana dan petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di lapas dan rutan Aceh, dengan sanksi mulai dari penempatan di sel khusus hingga pemindahan ke lapas luar daerah.

konten ai
Tenaga Honorer Batam Aman, Pemkot Pastikan Tak Ada PHK Massal

Pemerintah Kota Batam memastikan tidak ada tenaga non ASN atau honorer yang dirumahkan meskipun ada kebijakan efisiensi APBN dan APBD, berkat keberhasilan seleksi PPPK.

#planetantara
16.188 KK Miskin Nagan Raya Terima Bantuan Beras Pemerintah

Sebanyak 16.188 keluarga miskin di Nagan Raya, Aceh menerima bantuan beras pemerintah sebanyak 10 kg per KK melalui Perum Bulog dan kantor pos, sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan stabilisasi harga pangan.

konten ai
DPRD Rejang Lebong Kawal Nasib PPPK Gagal Seleksi 2024

DPRD Rejang Lebong, Bengkulu, akan memperjuangkan nasib ratusan PPPK yang gagal seleksi tahun 2024, mengawal aspirasi mereka hingga ke pemerintah pusat setelah menerima keluhan honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.

PPPK
Pemberhentian Honorer Natuna: Bukan Efisiensi Anggaran, Tapi Penataan Non-ASN

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna menegaskan pemberhentian tenaga honorer bukan karena efisiensi anggaran, melainkan bagian dari penataan tenaga non-ASN sesuai aturan yang berlaku.

konten ai
DPRK Nagan Raya Desak DPRA Segera Sahkan Qanun Minerba Aceh

Ketua Komisi II DPRK Nagan Raya mendesak DPR Aceh untuk segera menyelesaikan dan mengesahkan Qanun Minerba Aceh guna mengatasi maraknya tambang ilegal dan kerusakan lingkungan di Aceh, serta memberikan keadilan ekonomi bagi rakyat Aceh.

Lingkungan
Nagan Raya Terima Alokasi 3.037 Ton Pupuk NPK Subsidi untuk Tahun 2025

Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menerima alokasi 3.037 ton pupuk NPK subsidi untuk tahun 2025, menargetkan peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan.

#planetantara