Pemkab Penajam Paser Utara Efisiensikan Anggaran: Proyek Fisik Ditunda

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan surat edaran untuk efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, menunda proyek fisik dan belanja rutin untuk penyesuaian rasionalisasi.

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) mengambil langkah efisiensi anggaran dengan menerbitkan surat edaran. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025. Surat edaran tersebut telah disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten PPU.

Sekretaris Daerah Pemkab PPU, Tohar, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini diwujudkan dengan penundaan berbagai kegiatan. "Kami lakukan efisiensi dengan menunda berbagai kegiatan sesuai Inpres," ujar Tohar di Penajam, Kalimantan Timur, Kamis (13/2).

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menekankan pentingnya efisiensi belanja negara dan daerah. Pemkab PPU merespon inpres tersebut dengan menerbitkan surat edaran yang berisi instruksi kepada seluruh OPD untuk menunda sejumlah proyek dan kegiatan.

Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah penundaan pengerjaan proyek fisik yang telah terprogram dalam APBD 2025. OPD diminta untuk menunda proses lelang proyek fisik. Jika lelang telah dilakukan, maka kontrak pengerjaan proyek ditunda.

"Seluruh belanja fisik ditahan, jangan sampai rencana belanja itu akhirnya tidak terlaksana dengan kondisi efisiensi anggaran," tegas Tohar. Tidak hanya proyek fisik, Pemkab PPU juga menunda belanja rutin atau operasional yang telah disepakati dalam APBD 2025. Penundaan ini bertujuan untuk penyesuaian dan rasionalisasi anggaran.

Pemkab PPU saat ini masih melakukan identifikasi kegiatan yang dapat ditunda. Prioritas tetap diberikan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Meskipun demikian, proses identifikasi ini membutuhkan waktu dan pertimbangan yang matang.

Sebagai contoh, Tohar menyebutkan bahwa pembangunan tiga gedung kantor dinas dengan nilai proyek Rp33 miliar termasuk dalam proyek yang ditunda pelaksanaannya. Ini menunjukkan komitmen Pemkab PPU dalam upaya efisiensi anggaran, meskipun beberapa proyek penting harus ditunda sementara waktu.

Langkah efisiensi ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah dan memastikan keberlanjutan program-program penting bagi masyarakat Penajam Paser Utara. Proses penundaan dan evaluasi ini akan terus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Pemkab PPU berkomitmen untuk tetap memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tetap menjadi hal yang utama.

Dengan adanya penundaan ini, diharapkan Pemkab PPU dapat melakukan evaluasi dan perencanaan yang lebih matang dalam penggunaan anggaran, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat. Proses ini menunjukkan komitmen Pemkab PPU dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya dengan bijak dan efisien.

Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkab PPU merupakan respons terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Penundaan proyek fisik dan belanja rutin dilakukan untuk penyesuaian dan rasionalisasi anggaran. Meskipun beberapa proyek penting ditunda, Pemkab PPU berkomitmen untuk memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.