Pemkab Tapsel Pacu Digitalisasi: Sistem Non-Tunai di Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) gencar menerapkan sistem non-tunai di seluruh sektor pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel), Sumatera Utara, tengah berfokus pada akselerasi digitalisasi layanan publik. Langkah ini ditandai dengan implementasi sistem transaksi non-tunai di seluruh sektor pemerintahan daerah. Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, menegaskan komitmen ini di Sipirok, Jumat lalu, menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan transparan. Inisiatif ini bertujuan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sosialisasi dan implementasi sistem non-tunai telah dimulai, menyasar kepala puskesmas, kepala sekolah, dan kepala desa di seluruh wilayah Tapanuli Selatan. Bupati Gus Irawan menjelaskan bahwa mereka merupakan garda terdepan pelayanan publik, sehingga menjadi agen perubahan utama dalam era digital. Langkah ini dipandang sebagai investasi penting untuk masa depan pelayanan publik di Tapsel.

Keputusan untuk mempercepat digitalisasi ini didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keinginan untuk mengejar daerah lain yang sudah lebih maju dalam penerapan digitalisasi, seperti Nias Utara. Selain itu, di tengah tantangan defisit anggaran, efisiensi dan transparansi melalui digitalisasi menjadi solusi yang krusial dan tak terhindarkan bagi Pemkab Tapsel.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tapsel menjelaskan bahwa saat ini transaksi digital telah diterapkan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan. Sistem ini memanfaatkan case management system (CMS) yang dikembangkan bersama Bank Sumut. Namun, masih terdapat beberapa sektor yang belum sepenuhnya beralih ke sistem non-tunai.

Puskesmas, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama masih banyak yang menggunakan sistem pembayaran tunai. Hal ini menjadi fokus utama dalam percepatan digitalisasi yang sedang digalakkan oleh Pemkab Tapsel. Ke depannya, diharapkan seluruh sektor pelayanan publik di Tapsel dapat terintegrasi dengan sistem non-tunai untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Pemkab Tapsel menyadari pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi bukan hanya sekadar tren, tetapi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan sistem non-tunai, diharapkan akan terjadi pengurangan potensi penyimpangan dan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun telah menunjukkan progres yang signifikan, proses digitalisasi di Tapsel masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah perluasan akses internet dan literasi digital di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil. Selain itu, pelatihan dan pendampingan bagi para petugas di lapangan juga sangat penting untuk memastikan kelancaran implementasi sistem non-tunai.

Namun, Pemkab Tapsel optimistis dapat mengatasi tantangan tersebut. Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, dukungan dari Bank Sumut, dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi di Tapsel. Keberhasilan program ini akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan publik, efisiensi anggaran, dan transparansi pemerintahan.

Dengan terintegrasinya sistem non-tunai di seluruh sektor pelayanan publik, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Tapsel dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Ke depan, Pemkab Tapsel akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Tapanuli Selatan.