Pemkot Bandung Pastikan Tak Ada Pemangkasan Tenaga Honorer

Pemerintah Kota Bandung memastikan tidak akan mengurangi jumlah tenaga honorer meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, karena peran mereka yang krusial di berbagai sektor.

Bandung, 18 Februari 2024 - Kabar baik bagi 8.156 tenaga honorer di Kota Bandung! Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan tidak akan ada pemangkasan jumlah mereka, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, memberikan klarifikasi penting terkait hal ini. Ia menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberhentikan tenaga honorer. "Jadi kita tidak ada kebijakan pemberhentian (tenaga honorer) akibat kebijakan efisiensi anggaran. Itu hanya bersifat kasuistik saja, disesuaikan dengan kebutuhan," jelas Adi dalam keterangannya di Bandung, Selasa lalu.

Adi menjelaskan lebih lanjut bahwa kebijakan terkait tenaga honorer sudah diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Aturan ini juga melindungi tenaga honorer yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Itu dari KemenPAN RB juga sudah ada aturannya dan yang sedang ikut ujian seleksi PPPK juga tidak boleh diberhentikan," tambahnya.

Keberadaan tenaga honorer, menurut Adi, masih sangat vital, terutama bagi mereka yang bertugas di lapangan. Petugas Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan sektor lainnya sangat bergantung pada tenaga honorer. "Tapi yang di lapangan itu skemanya bukan untuk jadi ASN, namun memang dibutuhkan. Kayaknya itu ada yang sudah kontrak langsung ada juga yang outsourcing," jelasnya.

Meskipun demikian, Pemkot Bandung tidak akan menambah jumlah tenaga honorer. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru. "Kalau larangan mengangkat non ASN atau honorer itu sudah jelas di undang-undangnya tidak boleh. Terus honorer yang ada juga arahannya jelas tidak boleh ada pemberhentian massal," tegas Adi.

Selain isu tenaga honorer, Adi juga menjelaskan bahwa Pemkot Bandung belum berencana menerapkan sistem work from anywhere (WFA) bagi ASN. Fokus efisiensi anggaran saat ini lebih tertuju pada pemangkasan perjalanan dinas dan pengurangan rapat di hotel.

"Sejauh ini kalau untuk Kota Bandung kayaknya mungkin belum ya kalau ditanya untuk menerapkan work from anywhere," katanya. Adi menilai kondisi di Kota Bandung berbeda dengan Jakarta. Banyak pegawai di Jakarta yang tinggal di luar kota seperti Bogor atau Bekasi, sehingga perjalanan kerja bisa memakan waktu lama. "Sedangkan di Kota Bandung untuk melakukan perjalanan kerja masih relatif lebih singkat. Kalau di Jakarta itu memang sangat mengefisienkan waktu dan bisa jadi juga produktivitasnya bagus," tambahnya.

Keputusan Pemkot Bandung untuk mempertahankan tenaga honorer menunjukkan komitmen mereka terhadap pelayanan publik. Meskipun ada tekanan efisiensi anggaran, Pemkot Bandung memprioritaskan peran penting tenaga honorer dalam operasional pemerintahan, khususnya di lapangan. Dengan demikian, pelayanan publik di Kota Bandung diharapkan tetap berjalan optimal.