Pemkot Malang Siapkan Pendataan Calon Siswa Sekolah Rakyat: 7.000 Anak Akan Diverifikasi

Pemerintah Kota Malang akan melakukan pendataan ulang terhadap 7.000 anak untuk memastikan penerimaan program Sekolah Rakyat tepat sasaran, dengan fokus pada siswa kelas 6 SD dan kelas 3 SMP.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah bersiap melaksanakan pendataan calon siswa untuk program Sekolah Rakyat. Program unggulan pemerintah pusat ini bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Proses pendataan ini penting untuk memastikan jumlah penerima bantuan benar-benar akurat dan tepat sasaran, mengingat data awal yang diterima dari Kementerian Sosial mencapai angka 7.000 anak usia sekolah.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan bahwa data 7.000 anak tersebut masih merupakan data awal. Pemkot Malang akan melakukan pengecekan ulang untuk memverifikasi usia anak dan memastikan kesesuaian dengan kriteria penerima program. "Data yang kami terima itu merupakan data awal, kami akan melakukan pengecekan lagi untuk mengetahui mana usia anak yang sudah lulus dan kami seleksi," ujar Donny dalam keterangannya di Kota Malang, Selasa (22/4).

Sekolah Rakyat merupakan program boarding school yang menanggung seluruh biaya pendidikan, termasuk makan, asrama, seragam, dan perlengkapan sekolah. Program ini menjangkau jenjang SD, SMP, dan SMA. Pemkot Malang memprioritaskan calon siswa dari kelas 6 SD yang akan melanjutkan ke SMP, serta kelas 3 SMP yang akan melanjutkan ke SMA. Hal ini disesuaikan dengan kapasitas bangunan dan konsep boarding school yang diusung.

Proses pendataan ulang ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data calon penerima manfaat program Sekolah Rakyat. Pemkot Malang akan melakukan seleksi ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Prioritas diberikan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Pemilihan lokasi Sekolah Rakyat juga menjadi fokus utama. Pemkot Malang telah mengusulkan beberapa lokasi, antara lain Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Kawi Kota Malang, Poltekom, dan Rusunawa di Tlogowaru. Namun, keputusan akhir mengenai lokasi tetap berada di tangan pemerintah pusat. "Usulan itu nantinya akan diseleksi oleh pemerintah pusat. Artinya, lokasi yang akan dipilih telah dianggap representatif melaksanakan proses belajar mengajar Sekolah Rakyat," jelas Donny.

Donny menambahkan bahwa pemerintah pusat akan melakukan pengecekan kelaikan fasilitas di masing-masing daerah yang mengajukan usulan. Tahapan verifikasi ini akan menentukan daerah mana yang siap untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahap pertama, kedua, dan seterusnya. "Ini baru akan tahap pertama, pemerintah pusat akan melakukan pengecekan di masing-masing daerah, mana saja yang siap tahap pertama, kedua, dan selanjutnya," tambahnya.

Meskipun Pemkot Malang telah melakukan persiapan matang, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah memastikan proses pendataan berjalan lancar dan efisien, sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan tepat waktu. Selain itu, Pemkot Malang juga berharap agar pemerintah pusat dapat segera menetapkan lokasi Sekolah Rakyat di Kota Malang.

Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan akses pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Malang. Dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dan biaya pendidikan yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, diharapkan anak-anak tersebut dapat bersekolah dengan nyaman dan meraih cita-cita mereka.

Pemkot Malang berkomitmen untuk mendukung penuh program Sekolah Rakyat dan memastikan keberhasilannya. Kerja sama yang baik antara Pemkot Malang dan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Keberhasilan program Sekolah Rakyat akan sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan program ini dapat memberikan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan akses pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Indonesia.