Pemkot Mataram Siap Terapkan WFA bagi ASN: Dua Hari Kerja dari Mana Saja

Pemerintah Kota Mataram menyatakan siap menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN selama dua hari dalam seminggu, menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini akan memberlakukan sistem kerja ASN di mana saja selama dua hari dalam satu minggu. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Ramyoga, di Mataram pada Jumat, 21 Februari 2024.

Dengan kebijakan ini, ASN di lingkungan Pemkot Mataram akan bekerja di kantor atau work from office (WFO) selama tiga hari dan WFA selama dua hari. Langkah ini merupakan komitmen Pemkot Mataram dalam mendukung program pemerintah pusat untuk efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Namun, implementasinya masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat yang akan menjadi acuan pembuatan regulasi turunan di Kota Mataram.

Kejelasan regulasi sangat penting untuk menentukan sistem kerja yang tepat. Belum dipastikan apakah kebijakan WFA ini akan diterapkan secara serentak di seluruh daerah atau akan diujicobakan terlebih dahulu di beberapa daerah. "Jujur untuk kepastian pelaksanaan kebijakan WFA, kami belum tahu persis sebab regulasi belum kami terima," ungkap H. Ramyoga. Meskipun demikian, Pemkot Mataram secara prinsip mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai lebih fleksibel ini.

Sembari menunggu regulasi resmi, Pemkot Mataram akan berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memastikan kebijakan WFA tidak mengganggu pelayanan publik, terutama pelayanan dasar seperti kesehatan, kependudukan dan catatan sipil. Pengawasan yang ketat juga akan diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan ini.

Untuk mencegah penyalahgunaan WFA, dipertimbangkan pembentukan tim pengawasan yang akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di mal, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan lokasi lainnya. Sistem absensi juga perlu diperjelas, mengingat perbedaan sistem absensi pada masa work from home (WFH) saat pandemi COVID-19 dengan sistem yang akan diterapkan pada WFA. "Apakah itu masih bisa dilakukan saat penerapan WFA atau seperti apa. Karena itulah, kami tunggu regulasi resmi dari pemerintah," tambah H. Ramyoga.

Pemkot Mataram berkomitmen untuk memastikan implementasi WFA berjalan efektif dan efisien. Koordinasi dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan kebijakan WFA dapat meningkatkan produktivitas ASN sekaligus memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan.

Penerapan WFA di Kota Mataram menghadapi beberapa tantangan. Pertama, perlunya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat untuk menjadi acuan dalam membuat regulasi di tingkat daerah. Kedua, perlunya sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan. Ketiga, perlunya penyesuaian sistem absensi agar sesuai dengan mekanisme WFA.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemkot Mataram akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. Selain itu, Pemkot Mataram juga akan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada ASN agar mereka memahami dan dapat menjalankan kebijakan WFA dengan baik. Dengan persiapan yang matang, diharapkan implementasi WFA di Kota Mataram dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi ASN dan masyarakat.

Meskipun terdapat beberapa tantangan, Pemkot Mataram optimis kebijakan WFA dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ASN. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram.

Pemkot Mataram juga akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan WFA untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal. Komitmen dan kesiapan Pemkot Mataram dalam menerapkan WFA menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.