Pemkot Palu Dorong Ekonomi Inklusif Lewat Kolaborasi Semua Pihak

Pemerintah Kota Palu menekankan pentingnya kolaborasi dalam menerapkan strategi ekonomi inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menerapkan strategi ekonomi inklusif. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palu, Irmayanti Petalolo, dalam kegiatan diseminasi riset dan strategi ekonomi inklusif yang diselenggarakan oleh Sasakawa Peace Foundation di Palu, Kamis (27/2).

Irmayanti menekankan bahwa keberhasilan penerapan ekonomi inklusif di Palu sangat bergantung pada kerja sama yang kuat antar berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, "Kolaborasi sebagai sebuah kekuatan, hal yang kecil dan sederhana bisa menjadi luar biasa jika dilakukan secara berjamaah, maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam memajukan perekonomian daerah." Ia menjelaskan bahwa ekonomi inklusif bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penerapan ekonomi inklusif ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Strategi ini, menurut Irmayanti, harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan juga kelestarian lingkungan.

Irmayanti memaparkan tiga pilar utama indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pilar pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang mencakup pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, kesempatan kerja yang luas, dan infrastruktur ekonomi yang memadai.

Pilar kedua fokus pada pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, meliputi upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan angka kemiskinan. Sedangkan pilar ketiga berkaitan dengan perluasan akses dan kesempatan, mencakup peningkatan kapabilitas manusia, infrastruktur dasar yang memadai, dan akses keuangan yang inklusif.

Pemkot Palu menyadari bahwa peran aktif dan kolaborasi semua pihak sangat krusial untuk keberhasilan implementasi ekonomi inklusif. "Peran dan kolaborasi aktif seluruh pihak perlu dibangun agar konsepsi ekonomi inklusif dapat terimplementasi dengan baik di Kota Palu," tegas Irmayanti.

Irmayanti menambahkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif di Kota Palu harus berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Kegiatan ekonomi yang dilakukan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan kehidupan di masa depan.

Pemkot Palu telah menerapkan konsep green economy dan blue economy sebagai bagian integral dari strategi ekonomi inklusif. Green economy berfokus pada sektor lingkungan, energi, transportasi, pertanian, dan kehutanan, bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sementara itu, blue economy berfokus pada sektor perikanan dan sumber daya laut dan pesisir, dengan tujuan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem. Irmayanti menegaskan, "Pengimplementasian strategi ekonomi inklusif berkelanjutan tidak boleh mengabaikan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru."

Dengan menggabungkan ketiga pilar utama ekonomi inklusif dan mengadopsi konsep green economy dan blue economy, Pemkot Palu berharap dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Palu.