Pemkot Sorong Terapkan Apel Siang untuk Tingkatkan Disiplin ASN

Pemerintah Kota Sorong akan menerapkan apel pagi dan siang serta mesin absensi untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran tunjangan kinerja pegawai (TPP).

Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, mengambil langkah tegas untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai saat ini, Pemkot Sorong akan memberlakukan apel pagi dan siang sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja ASN dalam melayani masyarakat. Kebijakan ini diumumkan setelah libur Idul Fitri 1444 H.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong, Yakob Kareth, menjelaskan bahwa apel siang akan dilaksanakan sekitar pukul 15.00 WIT sebelum ASN pulang kantor. "Nanti ada apel siang sebelum pulang dari kantor sekitar pukul 15.00 WIT kita apel lagi. Jadi selain apel pagi kita juga adakan apel siang," jelasnya dalam sambutan pada apel perdana pasca-libur Idul Fitri. Penerapan apel pagi dan siang ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab ASN dalam melaksanakan tugasnya.

Langkah ini juga diiringi dengan penggunaan mesin absensi 'ceklok' untuk memantau kehadiran ASN. Sistem ini bertujuan untuk memastikan kehadiran setiap pegawai dan mencegah kecurangan absensi. "Ini tentunya mengecek apakah hadir semua atau separuh saja atau hanya papan nama kosong. Karena dari situlah kita bisa menilai," tambah Yakob Kareth. Kehadiran ASN pada apel perdana pasca-libur Idul Fitri memang belum mencapai 100 persen, namun Pemkot Sorong berharap seluruh ASN segera kembali bertugas.

Pemkot Sorong menekankan pentingnya peningkatan disiplin ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedisiplinan ASN akan menjadi salah satu faktor penentu dalam penyaluran Tunjangan Kinerja Pegawai (TPP). "Karena TPP itu hanya diberikan kepada orang yang benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan disiplin," tegas Sekda. Hal ini diharapkan dapat memotivasi ASN untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Saat ini, Pemkot Sorong tengah melakukan input data kurang lebih 5.000 jabatan untuk penyaluran dana TPP. Proses ini membutuhkan waktu dan kerjasama dari seluruh ASN untuk memenuhi syarat-syarat penyaluran dana TPP agar proses pencairan dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat memberikan penghargaan kepada ASN yang disiplin dan berkinerja baik.

Penerapan apel siang dan penggunaan mesin absensi merupakan bagian dari upaya Pemkot Sorong untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dengan kedisiplinan yang tinggi, diharapkan pelayanan publik di Kota Sorong dapat meningkat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Sistem ini juga akan membantu dalam evaluasi kinerja ASN dan memberikan reward bagi mereka yang berprestasi.

Proses input data jabatan yang sedang dilakukan Pemkot Sorong merupakan langkah penting dalam penyaluran TPP. Data sebanyak kurang lebih 5.000 jabatan perlu diinput dengan akurat dan teliti untuk memastikan penyaluran TPP tepat sasaran. Proses ini membutuhkan waktu dan kerja keras dari tim terkait.

Pemenuhan syarat-syarat penyaluran dana TPP oleh setiap pegawai juga sangat penting untuk mempercepat proses pencairan. Dengan demikian, ASN diharapkan untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar dapat menerima TPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran TPP juga menjadi prioritas Pemkot Sorong.

Melalui penerapan sistem yang lebih ketat dan terukur, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. ASN diharapkan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan disiplin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Sorong. Pemkot Sorong berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan ASN.

Dengan adanya sistem apel pagi dan siang, serta penggunaan mesin absensi, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih disiplin dan produktif. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik di Kota Sorong dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.