Pemprov dan DPRD Kaltara Cari Solusi Terbaik Terkait Keberlanjutan Insentif Guru

Pemprov dan DPRD Kaltara menggelar rapat membahas keberlanjutan insentif guru PAUD, SD, dan SMP di tengah kendala keuangan daerah akibat penyesuaian kebijakan pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan DPRD Kaltara menggelar rapat penting pada Rabu (23/4) di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Rapat tersebut membahas isu krusial: keberlanjutan insentif bagi guru PAUD, SD, dan SMP di Kaltara. Pertemuan ini dihadiri perwakilan guru dari berbagai kabupaten/kota se-Kaltara. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, memimpin rapat dan menjelaskan tujuan utama pertemuan tersebut yaitu untuk menjernihkan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pemberian insentif guru.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah kondisi keuangan Pemprov Kaltara yang mengalami penurunan signifikan, sekitar Rp1 triliun, akibat penyesuaian kebijakan pemerintah pusat. "Kita ingin memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan jangan sampai semua beban dibebankan kepada pemerintah provinsi," tegas Datu Iqro Ramadhan. Pemprov Kaltara berupaya mencari solusi agar keberlanjutan insentif guru tetap terjaga tanpa mengabaikan kewajiban lain yang juga penting.

Masukan dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota telah dikumpulkan dan akan disampaikan kepada Gubernur Kaltara. Datu Iqro Ramadhan juga meluruskan adanya permintaan keputusan dari pihak kabupaten/kota dalam rapat tersebut, menekankan bahwa staf pemerintah hanya menyampaikan masukan dan keputusan akhir ada di tangan Gubernur. Kondisi keuangan daerah yang terbatas menjadi tantangan utama dalam pembahasan ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara, Denny Harianto, menegaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk tidak mengulangi kesalahan pemberian insentif guru yang pernah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kami tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Karena hal ini sudah jelas menjadi temuan," kata Denny. Efisiensi anggaran menjadi kunci dalam mencari solusi terbaik, dengan prioritas pada mandatory spending, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan urusan wajib lainnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyatakan komitmennya untuk menjembatani aspirasi guru dengan regulasi yang berlaku. Ia mengakui adanya benturan antara keinginan guru dengan kondisi APBD Kaltara yang mengalami penurunan drastis, hampir Rp1 triliun. "Sebenarnya kita ingin mempertemukan antara keinginan guru-guru se-Kaltara ini dengan memadukan dengan regulasi yang ada karena ini kan benturannya dengan regulasi saat ini, ditambah dengan juga postur APBD kita yang terjadi banyak penurunan," jelas Syamsuddin.

Untuk menemukan solusi yang tepat, Komisi IV DPRD Kaltara meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara melakukan kajian komprehensif. Kajian ini akan mencakup jumlah guru ASN, non-ASN, dan guru di sekolah swasta dari jenjang PAUD hingga SMP. Selain itu, kajian juga akan meneliti potensi celah anggaran lain di luar insentif yang selama ini diberikan. Hasil kajian ini akan menjadi dasar bagi DPRD dan Pemprov Kaltara dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Setelah kajian komprehensif dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara selesai, DPRD akan membahasnya dalam gabungan komisi. Jika terdapat kesepakatan, hasil pembahasan akan disampaikan kepada Gubernur Kaltara untuk mencari titik temu terbaik. Proses ini menunjukkan komitmen bersama antara Pemprov dan DPRD Kaltara untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi para guru di Kaltara, meskipun dihadapkan pada tantangan keuangan yang signifikan.

Proses ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan terkait insentif guru di Kaltara, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan regulasi yang berlaku. Semua pihak berkomitmen untuk memastikan agar pendidikan di Kaltara tetap berjalan dengan baik dan guru mendapatkan haknya secara layak.

Pertemuan ini menandai langkah awal dalam upaya mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terkait insentif guru di Kaltara. Dengan adanya kajian komprehensif dan pembahasan bersama, diharapkan akan tercipta solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.