Pemprov Jabar Investigasi Pagar Laut Bekasi: Dugaan Reklamasi Ilegal
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelidiki pembangunan pagar laut di Bekasi yang diduga terkait reklamasi ilegal oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, dengan tim yang memeriksa aspek hukum dan sosial.
Pemprov Jabar turun tangan menyelidiki pembangunan pagar laut di Kabupaten Bekasi. Diduga ada aktivitas reklamasi ilegal yang dilakukan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa Inspektorat Daerah Jabar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Satpol PP telah diterjunkan untuk investigasi lapangan pada Jumat, 24 Januari 2024.
Tim investigasi ini akan memeriksa berbagai aspek. Menurut Herman Suryatman, investigasi akan mencakup kajian yuridis dan sosiologis untuk memahami secara menyeluruh duduk persoalannya. Langkah ini diambil karena adanya dugaan kejanggalan terkait hubungan Pemprov Jabar dengan perusahaan yang memasang pagar bambu tersebut.
Dugaan penyimpangan kerjasama sewa-menyewa. Herman menjelaskan bahwa awalnya terungkap adanya kerjasama sewa-menyewa antara Pemprov Jabar dengan perusahaan terkait. Namun, hal ini patut dipertanyakan karena laut bukan termasuk barang milik daerah. Jika terbukti adanya kerjasama sewa-menyewa atas barang milik daerah untuk pembangunan pagar di laut, maka tindakan tersebut dinyatakan ilegal.
Proses investigasi yang transparan dan akuntabel. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memastikan semua informasi akurat sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Surat teguran pun harus memiliki dasar yang jelas. Herman menambahkan bahwa hasil investigasi akan diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin atau gubernur definitif untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
Belum mengantongi izin lengkap. Sebelumnya, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara diduga hendak melakukan reklamasi tanpa izin. Mereka telah memasang pagar di laut, tetapi belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Akibatnya, proyek tersebut disegel.
Keputusan selanjutnya menunggu hasil investigasi. Tindakan pembongkaran pagar laut masih menunggu hasil investigasi lapangan dan arahan dari Gubernur. Seluruh proses dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah kegiatan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
Kesimpulannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan investigasi menyeluruh terkait pembangunan pagar laut di Kabupaten Bekasi. Hasil investigasi akan menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pembongkaran pagar tersebut.