Pemprov Sumbar Kembali Optimalkan 400 Hektar Lahan Pasca Banjir Lahar Dingin Marapi
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan optimasi 400 hektare lahan pertanian di Agam dan Tanah Datar yang rusak akibat banjir lahar dingin Gunung Marapi pada Mei 2024, dengan total biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai puluhan miliar
Padang, 6 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya memulihkan lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam. Setelah sukses mengoptimalkan 600 hektare lahan pertanian yang terdampak banjir lahar dingin Gunung Marapi pada Mei 2024, kini Pemprov Sumbar menargetkan optimasi lahan seluas 400 hektare di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Proses pemulihan ini membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan, mengingat tantangan yang dihadapi.
Optimasi Lahan Tahap Kedua
Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, menjelaskan bahwa total lahan pertanian yang terdampak mencapai 1.000 hektare. "600 hektare sudah kita optimasi," ujarnya dalam keterangan pers di Padang, Kamis lalu. Gubernur Sumbar telah menginstruksikan koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian untuk mendukung optimasi tahap kedua ini.
Proses optimasi 400 hektare lahan pertanian ini tidaklah mudah. Lahan tersebut terdiri dari sawah dan tanaman hortikultura yang tertutup material vulkanik berupa bebatuan, kayu, dan pasir yang sudah mengeras. Ferdinal memperkirakan proses pemulihan dan pengembalian produktivitas lahan ini akan memakan waktu hingga dua tahun.
Tantangan dan Biaya Optimasi
Optimasi lahan ini tergolong sebagai "cetak sawah baru", sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Ferdinal memperkirakan biaya cetak sawah baru mencapai Rp30 hingga Rp35 juta per hektare. Dengan luas lahan yang akan dioptimasi mencapai 400 hektare, maka total biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Perbedaan signifikan terlihat pada optimasi tahap pertama. Dengan kerjasama TNI dan Kementerian Pertanian, hanya dialokasikan Rp3 miliar atau sekitar Rp5 juta per hektare. "Biaya optimasi tahap pertama itu sekitar Rp3 miliar atau Rp5 juta per hektare," jelas Ferdinal. Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam optimasi tahap kedua.
Dukungan Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian telah menunjukkan komitmennya dalam pemulihan sektor pertanian di Sumbar pasca bencana. Total bantuan yang dialokasikan mencapai Rp33,34 miliar. Rinciannya, Ditjen Tanaman Pangan memberikan Rp20 miliar, Ditjen Hortikultura Rp7,4 miliar, dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp5,6 miliar. Semoga dukungan ini dapat membantu percepatan optimasi lahan pertanian di Sumbar.
Jika Kementerian Pertanian menyetujui proposal optimasi lahan tahap kedua, pemulihan 400 hektare lahan tersebut diharapkan dapat dimulai pada tahun 2025. Pemprov Sumbar berharap kerjasama yang baik dengan Kementerian Pertanian dapat memastikan keberhasilan program ini dan mengembalikan produktivitas lahan pertanian di daerah terdampak.
Kesimpulan
Optimasi lahan pertanian pasca banjir lahar dingin Gunung Marapi merupakan upaya jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kerjasama berbagai pihak. Dengan dukungan dari Kementerian Pertanian dan kerja keras Pemprov Sumbar, diharapkan lahan pertanian di Agam dan Tanah Datar dapat kembali produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.