Penajam Paser Utara Perkuat Kerja Sama dengan SKK Migas untuk Optimalkan PAD

Pemkab Penajam Paser Utara dan SKK Migas Kalimantan-Sulawesi jalin kerja sama erat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pemerataan pembangunan di Benuo Taka.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Selasa (18/3), resmi memperkuat kerja samanya dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kalimantan dan Sulawesi. Kerja sama ini difokuskan pada pembangunan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten yang dikenal sebagai Benuo Taka. Bupati PPU, Mudyat Noor, memimpin langsung inisiatif ini dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang merata.

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU dituntut untuk berkembang pesat seiring dengan pembangunan IKN. Kerja sama yang erat dengan sektor migas menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Mudyat Noor menekankan pentingnya sinergi ini untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat PPU.

Kerja sama ini tidak hanya sebatas peningkatan PAD, tetapi juga mencakup aspek pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, kerja sama ini akan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat PPU, khususnya dalam hal peningkatan taraf hidup dan akses terhadap fasilitas umum yang memadai.

Salah satu poin penting dalam kerja sama ini adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang terintegrasi. Hal ini bertujuan agar kebijakan tata ruang tidak menghambat operasional perusahaan migas, sekaligus memastikan pembangunan berjalan selaras dengan aktivitas industri migas. Bupati Mudyat Noor menegaskan pentingnya perencanaan yang matang untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Selain RTRW, kerja sama juga mencakup aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan migas. Pemerintah PPU ingin memastikan bahwa program CSR perusahaan migas memberikan manfaat nyata dan terarah bagi pembangunan kabupaten. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan CSR menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini.

Lebih lanjut, Pemkab PPU mengusulkan agar SKK Migas dan perusahaan migas dapat menata kawasan pipa migas dengan membangun taman. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan estetika lingkungan dan menciptakan tampilan yang lebih tertata dan menarik bagi masyarakat. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Pemkab PPU dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman bagi masyarakat.

Kepala SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris, menyatakan kesiapannya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah PPU. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dianggap penting untuk mengatasi permasalahan yang mungkin muncul, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat di wilayah operasional migas. Hal ini menunjukkan komitmen SKK Migas dalam membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah.

Azhari Idris menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan sektor migas untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat PPU. Dengan kerja sama yang kuat, diharapkan pembangunan di PPU dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengoptimalkan potensi sektor migas untuk pembangunan daerah. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Melalui kerja sama ini, diharapkan pembangunan di PPU akan semakin merata dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat signifikan. Komitmen bersama antara Pemkab PPU dan SKK Migas menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.