Penanggulangan Banjir Jakarta Bidik Status Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PUPR berupaya menjadikan penanggulangan banjir Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk percepat penanganan banjir di Ibu Kota.

Jakarta, 7 Juli 2024 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi untuk mengusulkan agar penanggulangan banjir Jakarta ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan ini muncul setelah diketahui bahwa proyek vital ini belum tercantum dalam daftar PSN periode 2025-2029.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/7). "Seperti yang disampaikan Wakil Gubernur Jakarta, penanggulangan banjir Jakarta belum masuk dalam daftar PSN 2025-2029. Oleh karena itu, kami akan mengusulkan hal tersebut," jelas Hanggodo. Daftar PSN periode 2025-2029 tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Keinginan untuk menjadikan penanggulangan banjir Jakarta sebagai PSN didorong oleh urgensi penanganan banjir yang terus menjadi masalah di Ibu Kota. Dengan status PSN, diharapkan akan ada dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk alokasi anggaran yang lebih besar dan percepatan proses pelaksanaan proyek.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen untuk fokus pada restorasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa dengan adanya PSN untuk pengendalian banjir, pihaknya dapat lebih fokus pada perbaikan Sungai Ciliwung. "Melalui PSN pengendalian banjir, kami bisa lebih fokus membenahi Ciliwung," ujar Rano Karno.

Lebih lanjut, Rano Karno menjelaskan bahwa pengerukan waduk dan sungai termasuk dalam program kerja 100 hari pemerintahannya bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Pihaknya juga telah menerima anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat untuk proyek ini, meskipun besaran anggaran tersebut belum diungkapkan secara rinci.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Lilik Retno Cahyadiningsih, menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu peraturan presiden terkait pengendalian banjir di Jakarta Raya. Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan PSN masih memerlukan beberapa tahapan dan persetujuan lebih lanjut.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menyebutkan bahwa daftar PSN periode 2025-2029 bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan. Penyesuaian ini didasarkan pada evaluasi PSN yang telah ada sebelumnya dan penilaian terhadap proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku. Proyek-proyek strategis nasional, termasuk proyek baru, disiapkan dan ditentukan melalui Mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

Baik proyek baru maupun proyek yang dilanjutkan dari periode sebelumnya, akan ditentukan setiap tahunnya. Penentuan ini mempertimbangkan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan, kesiapan proyek, termasuk ketersediaan pendanaan, dan persetujuan Presiden. Dengan demikian, usulan menjadikan penanggulangan banjir Jakarta sebagai PSN masih dalam proses dan memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PUPR untuk menjadikan penanggulangan banjir Jakarta sebagai PSN merupakan upaya yang signifikan dalam mengatasi masalah banjir yang berulang di Jakarta. Semoga usulan ini dapat segera disetujui dan memberikan dampak positif bagi warga Jakarta.