Pengurangan Jam Kerja di Bengkayang Selama Ramadhan: Produktivitas Tetap Terjaga?

Sekda Bengkayang memastikan pengurangan jam kerja selama Ramadhan tidak akan mengganggu produktivitas dan pelayanan publik, dengan pengaturan jam kerja *shift* di lingkungan Pemkab Bengkayang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Yustianus, telah mengeluarkan kebijakan pengurangan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ASN dalam menjalankan ibadah puasa, namun tetap memastikan pelayanan publik berjalan lancar dan produktivitas kerja tetap terjaga. Pengumuman ini disampaikan pada Senin di Bengkayang.

Kebijakan ini menjawab pertanyaan penting: bagaimana memastikan ASN dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk tanpa mengorbankan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat? Dengan menerapkan sistem *shift*, diharapkan ASN dapat mengatur waktu kerja mereka secara efektif, sehingga tetap mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan selama bulan Ramadhan. Sekda Yustianus menekankan pentingnya pengaturan jam kerja yang tepat agar tidak mengganggu pelayanan publik dan pencapaian kinerja pegawai. Ia meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan pengaturan *shift* berjalan efektif dan efisien.

Untuk perangkat daerah dengan lima hari kerja (Senin-Kamis), jam kerja ditetapkan pukul 08.00-15.00 WIB dengan jeda istirahat pukul 12.00-12.30 WIB. Pada hari Jumat, jam kerja berlangsung pukul 08.00-15.30 WIB dengan istirahat pukul 11.30-12.30 WIB. Sementara itu, perangkat daerah dengan enam hari kerja (Senin-Kamis dan Sabtu) akan bekerja pukul 08.00-14.00 WIB dengan istirahat pukul 12.00-12.30 WIB. Pada hari Jumat, jam kerja tetap pukul 08.00-14.00 WIB dengan istirahat pukul 11.30-12.30 WIB.

Sistem *shift* ini diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala OPD. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan agar pelayanan publik tetap optimal. Surat edaran nomor 100.3.4.2/3/BKPSDM-B telah mengatur secara rinci jam kerja efektif bagi perangkat daerah, yaitu minimal 32 jam dan 30 menit dalam satu minggu untuk yang bekerja lima atau enam hari.

Sekda menekankan bahwa jumlah jam kerja efektif tetap terpenuhi meskipun ada pengurangan jam kerja. Hal ini memastikan bahwa target kinerja tetap dapat dicapai. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan spiritual ASN dengan tuntutan kinerja dan pelayanan publik.

Pengaturan jam kerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023. Penerapannya berlaku sejak hari pertama hingga akhir bulan Ramadhan 1446 Hijriah. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan sistematis ini, diharapkan tidak akan terjadi penurunan produktivitas kerja ASN di lingkungan Pemkab Bengkayang selama bulan Ramadhan.

Sekda Bengkayang, Yustianus, optimis bahwa pengurangan jam kerja tidak akan berdampak negatif terhadap produktivitas. Beliau menyatakan, "Pengurangan jam kerja ini juga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik." Hal ini menunjukkan kepercayaan beliau terhadap kemampuan ASN untuk mengatur waktu kerja mereka secara efektif dan efisien.

Sistem *shift* yang diterapkan diharapkan dapat memaksimalkan waktu kerja ASN. Dengan pengaturan yang tepat, ASN dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih terfokus dan terarah. Hal ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan ASN. Memberikan waktu yang cukup untuk beribadah selama bulan Ramadhan merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras ASN dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, kebijakan pengurangan jam kerja di Kabupaten Bengkayang selama bulan Ramadhan merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan spiritual ASN dengan tuntutan kinerja dan pelayanan publik. Diharapkan, kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi ASN dan masyarakat Kabupaten Bengkayang.