Penonaktifan Dirjen Migas: Konsolidasi Kementerian ESDM

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan penonaktifan Dirjen Migas, Achmad Muchtasyar, sebagai bagian dari konsolidasi internal Kementerian ESDM, dan Plh. dijabat oleh Dirjen Minerba.

Jakarta, 11 Februari 2025 - Pengumuman mengejutkan datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Achmad Muchtasyar, dinonaktifkan dari jabatannya. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari proses konsolidasi internal kementerian.

"Itu biasa, bagian dari konsolidasi institusi," ujar Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Selasa. Pernyataan singkat ini langsung memicu berbagai spekulasi mengenai alasan di balik penonaktifan tersebut. Namun, klarifikasi resmi dari Kementerian ESDM masih terbatas.

Bahlil Lahadalia menekankan bahwa proses penonaktifan Achmad Muchtasyar harus melalui Keputusan Presiden (Keppres). "Saya katakan kalau yang mencopot itu harus pakai Keppres, sambil berjalan nonaktif," tegasnya. Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba), Tri Winarno, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Migas.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, membenarkan penonaktifan tersebut yang berlaku sejak Senin, 10 Februari 2025. Ia menambahkan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi internal Kementerian ESDM. Proses evaluasi, kata Yuliot, masih berlangsung dan akan mencakup peninjauan independen terhadap aspek hukum terkait jabatan Dirjen Migas. Namun, Wamen ESDM enggan memberikan detail lebih lanjut mengenai alasan penonaktifan.

Achmad Muchtasyar dilantik sebagai Dirjen Migas pada 16 Januari 2025 oleh Menteri Bahlil Lahadalia. Artinya, masa jabatannya kurang dari sebulan. Saat pelantikan, Muchtasyar mendapat amanat untuk meningkatkan lifting minyak. Bahlil juga mengingatkan seluruh pejabat di Kementerian ESDM untuk mengedepankan visi dan misi Presiden, bukan visi dan misi menteri.

Penonaktifan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja Achmad Muchtasyar selama masa jabatannya yang singkat. Meskipun Kementerian ESDM menyatakan bahwa proses evaluasi masih berlangsung, ketika ini belum ada informasi resmi yang menjelaskan secara rinci alasan di balik keputusan tersebut. Publik menantikan transparansi dan kejelasan dari Kementerian ESDM terkait hal ini.

Proses evaluasi internal yang disebutkan oleh Wamen ESDM menjadi sorotan. Evaluasi yang melibatkan peninjauan independen terhadap aspek hukum diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alasan penonaktifan. Transparansi dalam proses ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kejelasan informasi dari Kementerian ESDM sangat diharapkan. Publik perlu mengetahui secara pasti alasan di balik penonaktifan Dirjen Migas agar dapat memahami konteks keputusan ini. Hal ini penting untuk mencegah spekulasi dan memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Ke depan, perlu adanya mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan terkait pergantian pejabat di pemerintahan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan proses pergantian pejabat dilakukan secara profesional dan berdasarkan pertimbangan yang objektif.

Penonaktifan Dirjen Migas, Achmad Muchtasyar, menimbulkan pertanyaan dan spekulasi. Walaupun Menteri ESDM menyatakan hal ini sebagai bagian dari konsolidasi internal, kejelasan informasi dan transparansi dari Kementerian ESDM sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik. Proses evaluasi yang independen diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif terkait keputusan ini.