Peran Perempuan dalam Ketahanan Negara: Yayasan Vanita Naraya Tekankan Implementasi yang Kuat

Yayasan Vanita Naraya soroti pentingnya peran perempuan dalam ketahanan negara, mendesak implementasi Rencana Aksi Nasional dan integrasi pendekatan Women, Peace, and Security (WPS) dalam kebijakan nasional.

Jakarta, 25 Februari 2024 (ANTARA) - Yayasan Vanita Naraya menekankan peran krusial perempuan dalam pertahanan dan ketahanan negara. Ketua Yayasan, Diah Pitaloka, dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk 'Women, Peace, and Security' di Jakarta, Selasa, menyoroti kurangnya perhatian terhadap kontribusi perempuan yang merupakan setengah dari populasi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas masih minimnya peran perempuan dalam strategi nasional pertahanan dan ketahanan negara.

Menurut Diah Pitaloka, meskipun Indonesia telah memiliki beberapa Rencana Aksi Nasional (RAN) terkait perempuan, implementasinya masih lemah dan membutuhkan penguatan. Ia juga menekankan perlunya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk memastikan rencana tersebut berjalan efektif. "Tentu ini membutuhkan kerja sama dengan sejumlah kementerian dalam implementasi peran aktif perempuan dalam wilayah pertahanan dan ketahanan negara," tegasnya.

Lebih lanjut, Diah Pitaloka mendorong integrasi pendekatan Women, Peace, and Security (WPS) ke dalam kebijakan nasional. Ia menekankan pentingnya pengakuan atas peran perempuan bukan hanya sebagai korban konflik atau krisis, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam menjaga pertahanan negara. Pandangan ini muncul sebagai reaksi atas pemahaman tradisional tentang pertahanan negara yang masih berpusat pada kekuatan militer dan persenjataan.

Diah Pitaloka menjelaskan bahwa dalam konteks modern, pertahanan negara mencakup lebih dari sekadar kekuatan militer. Aspek-aspek seperti pertahanan informasi, ketahanan ekonomi, dan ketahanan iklim juga sangat penting. Perempuan, menurutnya, memiliki peran signifikan dalam semua aspek tersebut.

Dalam isu ketahanan ekonomi, perempuan sebagai bagian penting dari tenaga kerja dan penggerak ekonomi informal berperan krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kontribusi mereka dalam sektor informal seringkali luput dari perhatian, padahal sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Begitu pula dalam keamanan lingkungan, perempuan seringkali menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Namun, di sisi lain, perempuan juga menghadapi kerentanan di berbagai arena konflik dan krisis, seperti perdagangan manusia, migrasi paksa, dan kekerasan berbasis gender. Situasi ini memperkuat pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks ketahanan negara.

Oleh karena itu, negara perlu memandang perempuan tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai inisiator solusi dalam membangun ketahanan nasional yang lebih kuat dan inklusif. Peran aktif perempuan harus diakui dan didukung penuh melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran.

Yayasan Vanita Naraya mendorong percepatan implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) yang telah disusun. Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Koordinasi antar lembaga pemerintahan sangat penting untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RAN.

Kolaborasi yang erat antar kementerian dan lembaga terkait akan memastikan bahwa program-program yang dirancang untuk memberdayakan perempuan dan melindungi mereka dari kekerasan benar-benar terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan. Partisipasi aktif perempuan dalam berbagai forum pengambilan keputusan juga perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, peran perempuan dalam menjaga ketahanan negara tidak hanya sebatas partisipasi, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dan pemimpin dalam berbagai sektor. Hal ini akan menciptakan sistem pertahanan dan ketahanan negara yang lebih kuat dan tangguh.

Kesimpulannya, peran perempuan dalam menjaga ketahanan negara sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan. Implementasi RAN yang kuat, kolaborasi antar lembaga, dan integrasi pendekatan WPS dalam kebijakan nasional merupakan langkah krusial untuk mewujudkan hal tersebut. Perempuan bukan hanya korban, tetapi juga agen perubahan dan solusi dalam membangun ketahanan nasional yang lebih baik.