Percepatan Pengembangan SPKLU di Indonesia: Strategi Jitu Pemerintah?

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis, termasuk insentif fiskal dan kemitraan publik-swasta, untuk mempercepat pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna mendukung adopsi kendaraan listrik secara luas.

Pemerintah perlu strategi jitu percepat pengembangan SPKLU di Indonesia. Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dari ITB, menekankan perlunya langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna mendukung adopsi kendaraan listrik (EV) secara luas. Hal ini disampaikannya pada Selasa, 21 Januari 2024.

Yannes menjelaskan, menciptakan ekosistem investasi yang menarik adalah kunci. Pemerintah perlu menawarkan insentif finansial dan regulasi yang menguntungkan investor. Beberapa langkah konkret yang diusulkan termasuk pengurangan atau pembebasan pajak (PPh, PPN, bea masuk), subsidi pembangunan SPKLU di luar Jawa, dan tarif listrik khusus yang lebih rendah untuk operator SPKLU.

Kemitraan dan kemudahan berinvestasi jadi perhatian. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta juga sangat penting. Skema bagi hasil atau insentif lain dapat ditawarkan kepada investor swasta untuk pembangunan SPKLU. Akses pembiayaan berbunga rendah melalui bank BUMN atau lembaga keuangan internasional yang fokus pada transisi energi hijau juga perlu difasilitasi. Lebih lanjut, Yannes menyoroti pentingnya mengurangi birokrasi perizinan dan menjamin stabilitas regulasi untuk memberikan rasa aman kepada investor.

Kerja sama internasional dan mengatasi tantangan. Kerja sama dengan negara-negara maju di bidang EV dan SPKLU, seperti Norwegia, Tiongkok, dan Korea Selatan, juga diperlukan untuk transfer teknologi dan investasi. Yannes juga mengakui tantangan yang ada, yaitu jumlah SPKLU yang masih terbatas dan belum merata, terutama terkonsentrasi di kota-kota besar. Pemerintah, melalui PLN dan Pertamina, terus berupaya meningkatkan jumlah SPKLU untuk mengimbangi pertumbuhan signifikan kendaraan listrik roda dua dan empat dalam beberapa tahun terakhir.

Bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Senada dengan Yannes, Pengamat Otomotif Bebin Djuana menekankan bahwa pengembangan SPKLU bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kerja sama dengan berbagai pihak sangat krusial. Regulasi yang menarik investor untuk membangun SPKLU di seluruh Indonesia, termasuk di luar Jawa dan pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, juga sangat dibutuhkan. Bebin menyoroti besarnya pekerjaan yang perlu dilakukan untuk pemerataan infrastruktur SPKLU di seluruh wilayah Indonesia.

Kesimpulan: Butuh sinergi berbagai pihak. Pengembangan SPKLU di Indonesia memerlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif dari pemerintah. Hal ini termasuk insentif fiskal, kemitraan publik-swasta, penyederhanaan perizinan, dan kerja sama internasional. Penting juga untuk melibatkan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, agar pembangunan SPKLU dapat berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik.