Perlindungan ODGJ di Sukabumi Minim, Kasus Kematian Samson Jadi Sorotan

Ketua LKS Panti Aura Welas Asih menyoroti minimnya perlindungan ODGJ di Sukabumi, Jawa Barat, dan mendesak pemerintah untuk meningkatkan fasilitas serta kesadaran masyarakat.

Sukabumi, Jawa Barat, 24 Februari 2024 - Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Panti Aura Welas Asih, Leni Nurmayunita, mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya perlindungan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kematian Suherlan alias Samson yang tewas diamuk massa pada 20 Februari 2024 menjadi bukti nyata kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap kelompok rentan ini. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kabupaten Sukabumi, dan menjadi sorotan atas lemahnya sistem perlindungan ODGJ di daerah tersebut.

Minimnya perlindungan ini tercermin dari berbagai permasalahan yang dihadapi ODGJ di Sukabumi. Banyak ODGJ yang mengalami diskriminasi, kekerasan, bahkan perundungan. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penanganan ODGJ juga menjadi faktor yang memperparah situasi. "Kami menilai perlindungan dan perhatian kepada ODGJ masih minim. Bahkan, harus diakui masih banyak ODGJ yang mendapatkan perlakuan diskriminasi, kekerasan seperti dipasung, perundungan dan lainnya," ungkap Leni saat ditemui di Palabuhanratu.

Lebih lanjut, Leni menambahkan bahwa kematian Samson merupakan tragedi kemanusiaan yang seharusnya dapat dihindari jika terdapat sistem perlindungan yang lebih baik. Kasus ini menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menangani isu ODGJ. Perhatian yang lebih serius dibutuhkan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Minimnya fasilitas kesehatan mental yang memadai juga menjadi salah satu kendala utama dalam memberikan perlindungan optimal bagi ODGJ.

Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi ODGJ di Sukabumi adalah minimnya fasilitas kesehatan mental yang memadai. Meskipun terdapat panti rehabilitasi mental Phalamarta di Kecamatan Cibadak, panti tersebut berada di bawah naungan Kementerian Sosial RI, bukan Pemkab Sukabumi. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas khusus untuk menangani ODGJ, seperti panti rehabilitasi dan rumah sakit jiwa yang memadai.

Leni juga menyoroti kurangnya perawatan berkelanjutan bagi ODGJ setelah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Banyak ODGJ yang dipulangkan tanpa pendampingan yang memadai, sehingga mereka kembali rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penanganan yang bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan menjadi kendala utama dalam memberikan perlindungan jangka panjang bagi ODGJ.

Panti Aura Welas Asih, meskipun hanya LSM dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya, berupaya memberikan perlindungan dan perhatian kepada ODGJ. Namun, jangkauan mereka terbatas mengingat luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi. Mereka berharap mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat menjangkau lebih banyak ODGJ yang membutuhkan bantuan.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada ODGJ. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang gangguan jiwa sangat dibutuhkan untuk mencegah stigma negatif dan tindakan diskriminatif terhadap ODGJ. Pendidikan dan sosialisasi yang intensif perlu dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat dan mendorong sikap empati serta kepedulian terhadap ODGJ.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga memiliki peran krusial dalam menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan mental yang memadai bagi ODGJ. Pembangunan panti rehabilitasi dan rumah sakit jiwa khusus ODGJ serta program pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi ODGJ. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tenaga kesehatan dalam penanganan ODGJ.

Relawan Panti Aura Welas Asih seringkali menerima kasus ODGJ terlantar dalam kondisi memprihatinkan. Mereka menekankan bahwa ODGJ bukanlah kriminal, melainkan manusia biasa yang membutuhkan pertolongan. Namun, tanpa dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, penanganan ODGJ tidak akan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk memberikan perlindungan maksimal bagi ODGJ di Kabupaten Sukabumi.

"Kematian Samson merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak perlu terjadi jika kita memiliki sistem perlindungan yang lebih baik untuk mereka yang mengalami gangguan mental," tegas Leni. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar ODGJ.