Petugas Kebersihan Mukomuko Mogok, Sampah Menumpuk!

Mayoritas petugas kebersihan di Mukomuko, Bengkulu, mogok kerja akibat tunggakan gaji sejak Januari 2025, mengakibatkan penumpukan sampah dan terhambatnya pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Mukomuko, Bengkulu – Sejak beberapa hari terakhir, Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu menghadapi permasalahan serius akibat mogok kerja massal para petugas kebersihan. Mogok kerja ini dipicu oleh penunggakan gaji sejak Januari 2025, yang membuat aktivitas pengelolaan sampah di daerah tersebut terhenti.

Sebanyak 47 dari 51 petugas kebersihan yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mukomuko memutuskan untuk tidak bekerja. Mereka terdiri dari operator alat berat, supir, mandor, petugas jaga malam di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), petugas kebersihan pasar, dan petugas kebersihan lainnya. Kondisi ini mengakibatkan penumpukan sampah di berbagai titik di Kabupaten Mukomuko.

Ali Mukhibin, Kabid Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran DLH Kabupaten Mukomuko, mengungkapkan bahwa permasalahan ini tidak hanya terkait tunggakan gaji, tetapi juga status mereka sebagai THL yang dirumahkan sementara. "Sebagian besar petugas kebersihan ini tidak bekerja karena mereka belum gajian sejak bulan Januari 2025," ujar Ali Mukhibin.

Mogok kerja petugas kebersihan berdampak signifikan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Mukomuko. Penumpukan sampah di berbagai lokasi menjadi pemandangan umum. Selain itu, DLH juga mengalami kendala dalam pengangkutan sampah karena keterbatasan anggaran operasional, khususnya untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah.

Ali Mukhibin menambahkan, berbagai pihak telah menghubungi DLH untuk meminta bantuan pengangkutan sampah, namun upaya tersebut terhambat karena minimnya BBM. "Tetapi bagaimana mau mengangkatnya kalau tidak ada BBM kendaraan," katanya menjelaskan kesulitan yang dihadapi.

DLH Mukomuko kini tengah menunggu kepastian anggaran untuk kembali menjalankan operasional penanganan sampah. Meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko telah menambah alokasi anggaran untuk operasional pengelolaan sampah dari Rp1,2 miliar menjadi Rp1,3 miliar, dana tersebut belum sepenuhnya mengatasi permasalahan yang ada.

Permasalahan status THL petugas kebersihan juga menjadi sorotan. Ali Mukhibin berharap adanya koordinasi antara pimpinannya dengan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik. Ia menekankan perlunya petunjuk pekerjaan yang jelas dan pengecualian bagi petugas kebersihan yang sangat dibutuhkan, meskipun dalam kondisi dirumahkan.

Ketidakjelasan status dan tunggakan gaji telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di kalangan petugas kebersihan. Mereka berharap Pemkab Mukomuko segera menyelesaikan permasalahan ini agar dapat kembali bekerja dan menjalankan tugasnya dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Pemkab Mukomuko perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Selain memastikan pembayaran gaji petugas kebersihan, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah dan status kepegawaian THL agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, dan dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini.

Dengan ketersediaan anggaran yang telah ditambah, diharapkan Pemkab Mukomuko dapat segera mengatasi permasalahan ini dan memastikan pelayanan kebersihan di Kabupaten Mukomuko dapat berjalan normal kembali. Kebersihan lingkungan yang terjaga akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah.