Pilkada Bangka 2025: Calon Perseorangan Wajib Kantongi Dukungan 10 Persen DPT

KPU Kabupaten Bangka menetapkan syarat calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan pada Pilkada Ulang 2025 wajib mengumpulkan dukungan minimal 10 persen dari total DPT, lengkap dengan verifikasi data.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, menetapkan syarat baru bagi calon bupati dan wakil bupati yang maju melalui jalur perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang tahun 2025. Syarat tersebut mengharuskan calon perseorangan untuk mengumpulkan dukungan minimal 10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Bangka, Sinarto, di Sungailiat, Minggu (23/2).

Menurut Sinarto, ketentuan ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024. Dukungan tersebut harus dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pernyataan dukungan dari para pendukung. KPU Bangka akan segera melakukan konsultasi dengan KPU Pusat di Jakarta untuk memastikan pemahaman dan penerapan aturan tersebut.

Tahapan Pilkada Bangka ulang 2025 saat ini telah memasuki tahapan pencalonan dan sosialisasi. Ketua KPU Bangka menekankan pentingnya tahapan pencalonan ini, yang disebutnya sebagai tahapan paling krusial dalam proses Pilkada. KPU Bangka mengingatkan calon perseorangan untuk memperhatikan dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk memastikan validitas data pendukung.

KPU Bangka menegaskan pentingnya validitas data pendukung yang dikumpulkan oleh calon perseorangan. "Jangan sampai ada data pendukung yang palsu seperti memalsukan dokumen, ijazah, tanda tangan KTP pendukung, dan yang lain," tegas Sinarto. KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh para calon.

Proses verifikasi ini akan mencakup pengecekan keaslian dokumen pendukung, termasuk KTP dan surat pernyataan dukungan. KPU berkomitmen untuk memastikan Pilkada Bangka 2025 berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Dengan persyaratan dukungan 10 persen DPT ini, diharapkan dapat menyaring calon perseorangan yang benar-benar memiliki dukungan masyarakat yang signifikan.

Tahapan sosialisasi kepada masyarakat juga akan terus digencarkan oleh KPU Bangka. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang proses Pilkada dan persyaratan bagi para calon, termasuk persyaratan bagi calon perseorangan. KPU berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2025.

Setelah mengumpulkan dukungan, calon perseorangan akan menghadapi proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU Bangka. Verifikasi administrasi akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan. Selanjutnya, verifikasi faktual akan dilakukan untuk memastikan kebenaran dukungan yang diklaim oleh calon perseorangan.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan hanya calon yang memenuhi syarat dan memiliki dukungan yang cukup dari masyarakat yang dapat mengikuti Pilkada. KPU Bangka berkomitmen untuk menjalankan proses verifikasi secara ketat dan profesional. KPU juga akan membuka ruang bagi calon perseorangan untuk menyampaikan klarifikasi jika terdapat temuan yang perlu diperjelas.

Dengan tahapan verifikasi yang ketat, diharapkan Pilkada Bangka 2025 akan menghasilkan pemimpin yang representatif dan memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat. KPU Bangka berharap proses Pilkada ini dapat berjalan lancar dan sukses, menghasilkan pemimpin yang amanah dan mampu membawa Kabupaten Bangka menuju kemajuan.

KPU Bangka menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada. Masyarakat diharapkan untuk aktif memantau proses Pilkada dan memberikan dukungan kepada calon yang dianggap mampu dan layak memimpin Kabupaten Bangka. Dengan partisipasi masyarakat yang aktif, diharapkan Pilkada Bangka 2025 akan berjalan dengan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang terbaik.

Proses Pilkada ini merupakan momentum penting bagi Kabupaten Bangka untuk memilih pemimpin yang tepat. KPU Bangka berharap seluruh proses Pilkada dapat berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan demokratis. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan Kabupaten Bangka di masa mendatang.