Polemik Pagar Laut: Kementerian ATR Tekankan Asas Contrarius Actus
Kementerian ATR/BPN menekankan asas Contrarius Actus untuk menyelesaikan polemik pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan nelayan setempat, guna mencegah penipuan dan memastikan kepastian hukum
Polemik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, tengah menjadi sorotan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan akan menggunakan asas Contrarius Actus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, pada Rabu lalu di Jakarta.
Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya asas Contrarius Actus dalam penyelesaian sengketa ini. Asas ini, dalam konteks hukum administrasi negara, memberikan wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan untuk membatalkannya jika ditemukan kesalahan faktual yang nyata. Ini berarti, jika terdapat kekeliruan administrasi dalam proses pemberian izin atau sertifikat terkait pagar laut tersebut, Kementerian ATR/BPN berwenang untuk membatalkannya.
Penerapan asas Contrarius Actus dalam kasus pagar laut ini sangat relevan. Asas ini tidak hanya berlaku untuk pembatalan sertifikat, penolakan pengajuan, dan pencabutan sertifikat, tetapi juga berperan penting dalam pencegahan penipuan dan pemalsuan dokumen, menjaga kepastian hukum, serta mencegah sengketa tanah lebih lanjut. Dengan demikian, diharapkan permasalahan ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, telah menginstruksikan jajarannya untuk segera mengusut tuntas akar permasalahan pagar laut tersebut. Menurut Harison, proses investigasi sedang berlangsung dan hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri untuk kemudian diputuskan langkah selanjutnya yang akan disampaikan ke publik. Belum ada keterangan resmi mengenai target penyelesaian laporan tersebut.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan. Staf Khusus Menteri KKP, Doni Ismanto Darwin, menyatakan bahwa KKP telah memanggil beberapa nelayan untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini, baru dua nelayan yang telah memberikan keterangan, namun identitasnya belum diungkap ke publik.
Permasalahan pagar laut di Tangerang ini menyoroti pentingnya koordinasi antar kementerian dan penegakan hukum yang tegas. Dengan menerapkan asas Contrarius Actus dan investigasi yang menyeluruh, diharapkan solusi yang adil dan berkelanjutan dapat segera ditemukan. Kepastian hukum dan perlindungan hak-hak nelayan serta masyarakat sekitar menjadi prioritas utama dalam penyelesaian kasus ini.
Kesimpulannya, kasus pagar laut ini menjadi contoh bagaimana asas Contrarius Actus dapat menjadi alat penting dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara. Transparansi dan koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam menangani masalah ini dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.