Polisi Bangka Tengah Ungkap Penyelewengan 1,7 Ton Pertalite Subsidi

Kepolisian Resor Bangka Tengah mengungkap praktik penyelewengan 1,7 ton pertalite bersubsidi yang dilakukan koperasi di Kecamatan Sungaiselan, Bangka Belitung, dengan kerugian besar bagi nelayan.

Kepolisian Resor (Polres) Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, berhasil mengungkap praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Sebanyak 1,7 ton Pertalite yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan, diselewengkan oleh Koperasi Koneli Sungaiselan. Praktik ini terbongkar pada Kamis, 20 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, di Kecamatan Sungaiselan.

Kasi Humas Polres Bangka, Iptu Erwin Syahri, menjelaskan dalam keterangan pers di Koba pada Jumat, 21 Februari 2024, bahwa penyelidikan dilakukan oleh Unit Intel dan Reskrim Polsek Sungaiselan. Polisi mengamankan dua unit mobil bak terbuka, masing-masing berwarna hitam dan putih, yang berisi BBM bersubsidi tersebut. Kedua kendaraan dan muatannya langsung dibawa ke Polsek Sungaiselan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Penyelewengan ini terungkap setelah polisi menerima banyak laporan dari masyarakat terkait penjualan BBM bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). "Minyak bersubsidi itu dikendalikan Koperasi Koneli Sungaiselan, kemudian dijual kepada nelayan di luar harga eceran tertinggi (HET)," ujar Iptu Erwin Syahri. Polisi menegaskan komitmennya untuk mengawal distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan hasil interogasi, sopir, kernet, kuasa lapangan, dan Ketua Koperasi Koneli mengakui telah menjual BBM bersubsidi di atas HET. Atas perbuatannya, Ketua Koperasi Koneli, US, bersama dua sopir dan satu kuasa lapangan, ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi ini berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Pemerintah sendiri sangat memperhatikan hal ini, seperti yang ditekankan Presiden, agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat. Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Polisi menekankan bahwa BBM subsidi merupakan hak masyarakat, terutama nelayan, dan harus dijual sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tegas yang diambil Polres Bangka Tengah ini menunjukkan komitmen penegak hukum dalam memberantas praktik penyelewengan yang merugikan masyarakat banyak.

Praktik penyelewengan BBM bersubsidi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat, khususnya para nelayan yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Dengan harga jual di atas HET, nelayan terpaksa menanggung biaya operasional yang lebih tinggi, mengurangi pendapatan mereka dan berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di sektor perikanan.

Selain itu, tindakan ini juga dapat memicu ketidakadilan dan menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara nelayan. Nelayan yang mampu membeli BBM dengan harga tinggi akan lebih diuntungkan, sementara nelayan dengan keterbatasan ekonomi akan semakin tertinggal. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum seperti yang dilakukan Polres Bangka Tengah sangat penting untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini juga menjadi bukti nyata bahwa laporan masyarakat sangat membantu pihak berwajib dalam memberantas kejahatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi sangat penting untuk mencegah praktik penyelewengan serupa di masa mendatang. Diharapkan, kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan transparan.

Dengan ditetapkannya beberapa tersangka dan dijeratnya mereka dengan pasal yang sesuai, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi pihak-pihak yang ingin melakukan hal serupa. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak masyarakat.

Polisi berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindak tegas segala bentuk penyelewengan BBM bersubsidi. Hal ini untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya.