Polisi Larang Klakson 'Telolet', Cegah Kecelakaan dan Kemacetan

Polda Metro Jaya melarang penggunaan klakson 'telolet' pada bus karena dianggap membahayakan dan melanggar hukum, serta berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Jakarta, 21 Februari 2024 - Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) resmi melarang penggunaan klakson 'telolet' pada kendaraan bermotor, khususnya bus, di jalan raya. Larangan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/356/III/HUK.1.2/2024, sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan menjaga ketertiban umum. Larangan ini menjawab pertanyaan apa (pelarangan klakson telolet), siapa (Polda Metro Jaya), di mana (jalan raya di Jakarta), kapan (21 Februari 2024), mengapa (mencegah kecelakaan dan kemacetan), dan bagaimana (dengan menerbitkan surat telegram dan menindak pelanggar).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa penggunaan klakson yang tidak sesuai spesifikasi teknis (spektek) merupakan pelanggaran hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kewajiban kendaraan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk penggunaan klakson. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Polisi menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Keputusan ini diambil berdasarkan maraknya penggunaan klakson 'telolet' yang menimbulkan berbagai masalah. Suara klakson yang keras dan nyaring tidak hanya mengganggu konsentrasi pengendara lain, tetapi juga kerap kali menarik perhatian anak-anak yang kemudian mengejar atau bahkan menghalangi bus untuk meminta klakson dibunyikan. Kondisi ini menciptakan potensi bahaya kecelakaan yang cukup signifikan, bahkan beberapa kejadian telah mengakibatkan korban jiwa.

Penggunaan klakson 'telolet' yang berlebihan menimbulkan berbagai dampak negatif. Suara klakson yang terlalu keras dapat mengganggu konsentrasi pengendara lain, meningkatkan risiko kecelakaan, dan memicu kemacetan lalu lintas. Banyaknya orang yang berhenti untuk merekam atau berfoto dengan bus yang membunyikan klakson 'telolet' juga menyebabkan hambatan arus lalu lintas. Lebih mengkhawatirkan lagi, pengendara atau pejalan kaki yang sengaja menghadang kendaraan untuk meminta dibunyikan klaksonnya justru berisiko mengalami kecelakaan.

Polisi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Penggunaan klakson harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Klakson yang tidak memenuhi standar dapat membahayakan keselamatan pengendara lain dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, larangan penggunaan klakson 'telolet' ini merupakan langkah penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya.

"Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/356/III/HUK.1.2/2024 yang diterbitkan sebagai upaya menekan risiko kecelakaan akibat penggunaan klakson dengan suara yang terlalu keras," jelas Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi.

Penggunaan klakson 'telolet' juga menjadi salah satu fokus dalam Operasi Keselamatan Jaya 2025. Hingga hari ke-10 pelaksanaan operasi, tercatat ada 21 bus yang telah ditilang karena menggunakan klakson 'telolet'. Ini menunjukkan masih tingginya angka pelanggaran terkait penggunaan klakson yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Polisi akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut.

Polda Metro Jaya berharap dengan adanya larangan ini, angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan ketertiban di jalan raya dapat lebih terjaga. Kepatuhan seluruh pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas sangat penting untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama di jalan raya.

Polisi menghimbau seluruh pengemudi bus untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mengganti klakson mereka dengan yang sesuai spesifikasi. Keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama.