Polkam Prioritaskan Penindakan Hukum untuk Berantas Premanisme Berkedok Ormas

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menyatakan penindakan hukum menjadi prioritas utama dalam memberantas premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) demi terciptanya iklim investasi dan ketertiba

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menegaskan penindakan hukum sebagai langkah prioritas dalam memberantas premanisme yang melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas). Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menyusul potensi gangguan terhadap investasi dan ketertiban umum yang diakibatkan oleh aksi premanisme tersebut. Dampaknya, kehidupan masyarakat luas pun terancam.

Menurut Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, "Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut." Pernyataan ini menekankan pentingnya pendekatan dua sisi, yakni penegakan hukum dan pembinaan, dalam mengatasi masalah premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Aksi premanisme dinilai sebagai penghambat serius bagi pencapaian target pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Eko Dono Indarto yang juga menyinggung rencana Presiden untuk meningkatkan investasi baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum ormas yang terlibat dalam aksi premanisme, dan mengapresiasi upaya daerah-daerah yang telah aktif dalam penindakan tersebut, khususnya Jawa Timur.

Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto menekankan pentingnya langkah-langkah preemptive dan preventive dalam mencegah premanisme. Selain penindakan hukum, aparat pemerintahan daerah didorong untuk memetakan wilayah rawan premanisme dan merumuskan strategi penanggulangan yang tepat. Sosialisasi melalui media massa juga dianggap penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi kunci keberhasilan. Polri diharapkan untuk bersinergi dengan TNI dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat di daerah. Lebih lanjut, masyarakat diminta tidak ragu untuk melaporkan aksi premanisme kepada pihak berwajib.

Dengan adanya kerjasama dan komitmen bersama, diharapkan aksi premanisme dapat ditekan dan ormas dapat menjalankan fungsinya secara positif bagi masyarakat. "Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Eko Dono Indarto.

Partisipasi aktif masyarakat sangat krusial dalam memberantas premanisme. Keberanian untuk melaporkan tindakan premanisme kepada pihak berwajib menjadi langkah penting. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam memberikan informasi dan data yang akurat kepada aparat penegak hukum untuk membantu proses penyelidikan dan penindakan.

Pembinaan terhadap ormas juga menjadi bagian penting dalam upaya jangka panjang. Dengan memberikan pembinaan dan pelatihan, diharapkan ormas dapat menjalankan perannya secara positif dan tidak terlibat dalam aksi premanisme. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara penindakan hukum, pencegahan, dan pembinaan menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas premanisme.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum akan tetap terjaga.

Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Kemenkopolkam menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas premanisme dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Kerjasama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini.

Kesimpulannya, pemberantasan premanisme membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan penindakan hukum, pencegahan, dan pembinaan. Peran serta masyarakat sangat penting dalam keberhasilan upaya ini.