Polres Jakpus Siap Kawal Demo Penolakan Penundaan Pengangkatan CASN-PPPK 2024

Sebanyak 894 personel gabungan dikerahkan Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengamankan aksi demo penolakan penundaan pengangkatan CASN dan PPPK 2024 di depan Gedung DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan Istana Negara.

Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan kekuatan besar untuk mengamankan aksi demonstrasi yang direncanakan akan digelar di beberapa titik di Jakarta Pusat pada Senin, 10 Maret 2024. Sebanyak 894 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya demonstrasi agar tetap aman dan tertib. Aksi ini menuntut pencabutan surat edaran terkait penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa jumlah personel yang dikerahkan bersifat situasional. Artinya, jumlah personel dapat bertambah jika jumlah massa aksi meningkat. "Kami melibatkan 894 personel gabungan," ujar Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya di Jakarta. Beliau juga menambahkan bahwa pengamanan akan disesuaikan dengan dinamika situasi di lapangan.

Titik-titik aksi demonstrasi yang akan dikawal oleh aparat kepolisian tersebar di beberapa lokasi strategis di Jakarta Pusat. Lokasi tersebut meliputi Gedung DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan Istana Negara. Hal ini menunjukkan potensi kerumunan massa yang cukup besar dan perlu antisipasi keamanan yang matang.

Kapolres Susatyo menjelaskan bahwa pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Artinya, strategi pengamanan dan rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Hal ini untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi.

Kepolisian akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penyesuaian strategi pengamanan dan pengaturan lalu lintas secara dinamis. Tujuannya adalah untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum selama aksi demonstrasi berlangsung.

Dengan adanya potensi kemacetan, diharapkan masyarakat dapat mengantisipasi perjalanan dan mencari jalur alternatif jika diperlukan. Informasi terkini mengenai rekayasa lalu lintas akan diinformasikan melalui media sosial dan saluran informasi resmi dari pihak kepolisian.

Demonstrasi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari para peserta aksi yang menolak penundaan pengangkatan CASN dan PPPK tahun 2024. Mereka menuntut Menteri PAN-RB untuk mencabut surat edaran yang mengatur penyesuaian jadwal pengangkatan tersebut. Para demonstran merasa surat edaran tersebut merugikan dan menimbulkan ketidakpastian bagi para calon ASN dan PPPK.

Para peserta aksi berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan tuntutan mereka dan segera menyelesaikan permasalahan ini. Mereka menekankan pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam proses pengangkatan CASN dan PPPK.

Aksi ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam memberikan kepastian dan transparansi dalam proses rekrutmen ASN dan PPPK. Harapannya, demonstrasi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Polri berkomitmen untuk mengamankan jalannya demonstrasi agar tetap berjalan kondusif dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan jumlah personel yang cukup besar dan strategi pengamanan yang situasional, diharapkan aksi demonstrasi ini dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama demonstrasi berlangsung. Mereka juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari petugas kepolisian.