Polresta Denpasar Kawal Aksi Mahasiswa: Desak Efisiensi Pendidikan

350 personel Polresta Denpasar mengawal aksi Aliansi Bali Tidak Diam di depan Kantor DPRD Bali pada Senin, 17 Februari 2024, terkait tuntutan efisiensi anggaran dan kebijakan pendidikan.

Aksi mahasiswa terkait efisiensi pendidikan di Bali mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Pada Senin, 17 Februari 2024, sekitar 250 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Bali. Polresta Denpasar mengerahkan sebanyak 350 personel untuk mengamankan jalannya aksi ini, dibantu oleh Brimob dan Ditsamapta Polda Bali. Aksi ini menandai keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi pendidikan di Indonesia.

Aliansi Bali Tidak Diam, yang mengusung tema "Indonesia Gelap Darurat Pendidikan", menyampaikan lima poin tuntutan utama. Mereka mendesak agar DPRD Bali dan pemerintah pusat memperhatikan masalah efisiensi anggaran dan kebijakan di sektor pendidikan. Salah satu tuntutan utama adalah pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan dan pengembalian anggaran ke pagu awal. Hal ini mencakup dana operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan beasiswa.

Selain itu, mahasiswa juga meminta penghentian pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Mereka menilai RUU tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru di sektor pendidikan. Aliansi juga menolak pemberian izin usaha pertambangan di lingkungan kampus, karena dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar mengajar dan merusak lingkungan kampus.

Mahasiswa juga menuntut penganggaran tunjangan kinerja dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Terakhir, mereka menekankan pentingnya mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat.

Kabag Ops Polresta Denpasar, I Nyoman Wiranatha, menyatakan bahwa pengamanan aksi berjalan aman dan terkendali. Setelah berorasi selama satu jam, para mahasiswa diperbolehkan masuk dan diterima oleh dewan di area wantilan. Kepolisian memastikan akses yang aman dan tertib bagi para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. "Personel kami siapkan 350 personel sesuai standar prosedur, kami jaga-jaga saja jadi di backup brimob dan Ditsamapta Polda Bali," ujar Wiranatha.

Wiranatha menambahkan, "Sementara aman, jadi sekarang mau diterima sekretariat dewan, rencana adik-adik mahasiswa mau diterima di wantilan karena semuanya mau masuk." Kehadiran polisi dalam jumlah besar ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya demonstrasi mahasiswa.

Aksi Aliansi Bali Tidak Diam ini menyoroti pentingnya efisiensi dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Tuntutan mereka yang beragam, mulai dari pemulihan anggaran hingga penghentian pembahasan RUU Sisdiknas, menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap masa depan pendidikan di Indonesia. Keberhasilan aksi ini dalam menyampaikan aspirasi dan mendapatkan respon dari DPRD Bali menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera menindaklanjuti tuntutan mahasiswa demi kemajuan pendidikan di Indonesia.